GOWA, BKM — Paska kandas meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-10 kalinya, akhirnya Pemkab Gowa kembali membenahi pengelolaan keuangan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menilai, pemerintahan mampu meraih predikat opini WTP jika didorong peran OPD yang transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan.
Hal itu dikatakan Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, saat menerima kunjungan kerja Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang, di Baruga Karaeng Galesong, kantor Pemkab Gowa, Jumat (4/2).
Kunjungan BPK ini sekaitan asistensi BPK terhadap para pemerintah kabupaten kota sekaligus perkenalan pejabat BPK Sulsel yang baru. ”Dengan adanya asistensi dan juga pengawasan yang dilakukan oleh BPK RI ini bisa memperbaiki seluruh laporan-laporan keuangan OPD yang ada. Sehingga pengelolaannya lebih akuntabel lebih terarah dan lebih transparan,” papar Adnan didampingi Penjabat Sekretaris Kabupaten Gowa Kamsina.
Adnan pun berharap, pada tahun-tahun berikutnya Pemkab Gowa dapat kembali meraih WTP yang ke-10 kalinya. Sebab saat ini Pemkab Gowa tercatat telah berhasil meraih predikat opini WTP selama sembilan kali berturut-turut.
”Karena itu, tentu kami berharap semua kesalahan-kesalahan yang pernah ada, tidak terulang kembali. Ke depan Gowa harus meraih WTP ke 10 karena itu kami butuh bimbingan BPK,” kata Adnan menyebutkan jika Gowa adalah kabupaten terluas kedua dan kabupaten ketiga terbanyak penduduknya di Sulawesi Selatan.
Kepala Perwakilan BPK RI Sulawesi Selatan, Paula Henry Simatupang, menyebutkan, ada 12 strategi untuk mempertahankan dan mendapatkan WTP. Pertama yaitu komitmen pimpinan entitas, antisipasi temuan baru di tahun berjalan, optimalisasi peran APIP, menindaklanjuti temuan dan rekomendasi, mengefektifkan SPI, menjaga kualitas pemahaman dan keahlian SDM, dukungan regulasi, membuat rencana aksi, monitoring dan evaluasi, membentuk tim, dukungan IT dan dukungan anggaran.
”Kalau ada masalah yang terkait accounting treatment, perlakuan akuntansi dicatat atau tidak, tanyakan kepada timnya. Karena kita gampang, standar pemerintahan kita yang penting catat dulu, nilainya nanti kita koreksi,” papar Paula dihadapan para pejabat pimpinan OPD lingkup Pemkab termasuk paka camat. (sar)
