Dana Hibah KNPI Dipersoalkan

TAKALAR, BKM — Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam wadah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Takalar menyoal perihal penggunaan anggaran KNPI Takalar.
Pertanyaan muncul dari pengurus OKP menyusul alokasi anggaran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar yang tidak jelas penggunaannya.
“Tahun 2013 Pemkab menggelontorkan dana hibah ke KNPI sebesar Rp200 juta, tahun 2014, KNPI kembali menerima dana hibah dari Pemkab dan tahun 2015 KNPI juga menerima bantuan dari Dinas Pendidikan sebesar Rp200 juta untuk melaksanakan karnaval.
“Ini yang kami pertanyakan, karena hampir semua penggunaan anggaran KNPI hanya diketahui oleh elit pengurus KNPI, OKP hanya menjadi penonton sejak kepengurusan Sirfan Mone,” urai Sehaka selaku Ketua OKP Gabungan Pemuda Pembangunan Indonesia (GPPI), Senin (28/3).
Hal senada juga diungkapkan salah satu pengurus Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM-PAN), Makmur. Menurutnya, tak hanya peruntukan anggaran yang tidak jelas, namun pengunaan anggaran dalam tubuh KNPI Takalar juga tidak transparansi dan hanya diketahui oleh segelintir pengurus.
“Kami dari OKP jarang diajak berkomunikasi dengan elit pengurus KNPI. Kami hanya menjadi relawan dalam setiap event saja,” tandas Makmur, Senin (28/3).
Terpisah, Sekretaris DPD KNPI Takalar, Yardi yang dimintai tanggapan terkait kritikan dari beberapa OKP mengaku siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran selama kepengurusannya. Yardi juga membantah bahwa dalam KNPI tidak ada OKP yang tidak pernah tersentuh anggaran kegiatan.
“Pasti kami siap mempertanggungjawabkan setiap pengunaan anggaran, Kalaupun ada OKP yang tidak tersentuh kegiatan, itu karena OKP sendiri yang tidak melaksanakan kegiatan,” kilah Yardi via telepon selularnya. (ari-ril/c)