MAMUJU, BKM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulawesi Barat menilai Pemprov Sulbar tidak serius menyelesaikan pembebasan lahan warga sekitar Bandar Udara Tampa Padang Mamuju.
“Saya menilai selama ini Pemprov Sulbar tidak serius menyelesaikan persoalan pembebasan lahan yang ada di Bandar Udara Tampa Padang,” ujar Ketua DPD GMNI SULBAR, Baharuddin Bayu di Mamuju, Rabu (8/2).
Menurut dia, sudah bertahun-tahun persoalan pembebasan lahan yang ada di Bandar Udara Tampa Padang Mamuju tidak selesai, karena Pemprov tidak menjadikan pengembangan Bandar Udara Tampa Padang sebagai prioritas pembangunan.
“Tetapi pengembangan Bandar Udara Tampa Padang tidak menjadi prioritas, sehingga pengembangannya terkendala,” ujar Bayu
Malahan beberapa waktu lalu Pemprov Sulbar malah membuat kegaduhan dengan mencoba melakukan pergantian nama Bandara Tampapadang menjadi nama salah satu pahlawan. Hal ini yang dinilai belum tepat dan belum menjadi prioritas. Harusnya Pemprov sudah berfikir mempersiapkan bandara yang nantinya siap menyokong Ibu Kota Negara Baru.
Bayu mempertanyakan mengapa pembebasan lahan itu yang diutamakan jalan akses bandara namun tidak memperhatikan rumah warga.
“Kenapa pembebasan lahan tidak diperhatikan rumah warga yang ada di sekitar bandara yang telah lama di janjikan untuk segera di bebaskan, karena sangat terdampak dengan hadirnya bandara tersebut di Sulbar,” imbuhnya.
Saat bertemu Kadis Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Pemprov Sulbar, Kadis berjanji akan menyelesaikan secepatnya. Pembayaran, penyelesaian lahan, pemerintah akan selesaikan dalam waktu dekat.
”Kami selesaikan dulu lahan yang di Labuang yaitu Bandara yang baru, kemudian dilanjutkan di Sinyonyoi Selatan di area bandara lama. Tapi hari ini hanya janji-janji yang diberikan. Bulan Januari kemarin berjanji dibulan Februari ini. Akan ada kejelasan tapi kembali memberikan janji bulan depan. Sebenarnya Pemprov ini mau menyelesaikan pembebasan lahan bandara atau tidak,” tegas Bayu.
Bayu dengan tegas meminta agar Gubernur Sulbar mengevaluasi kinerja Kadis Perumahan dan Pemukiman( Perkim ) Sulbar yang dinilai gagal total dalam menjalankan tugasnya. Kalau perlu dicopot saja.
Jika sampai waktu dekat ini belum ada kejelasan dari Pemprov untuk penyelesaian kami pastikan Bandara Tampapadang akan ditutup. (zul/C).
