MAKALE, BKM.COM–Bupati Tana Toraja, Theofilus Alloterung, pada paripurna
DPRD, Sabtu (19/2) lalu tegaskan, tenaga kontrak daerah (TKD) dievaluasi sesuai kinerja, dan kebutuhan daerah tanpa mengabaikan aturan.
Saya tegaskan TKD tidak boleh lagi jadi beban daerah, dan tidak ada lagi penambahan. Sangat jelas aturan TKD sehingga tidak boleh berpolemik berkepanjangan.
Kata Theo, tidak bermaksud beralibi mengenai ketegasannya mengurangi TKD tetap disesuaikan anggaran tersedia. Tahun 2022 anggaran TKD kurang lebih Rp 16 milyar, lebih kecil dari tahun 2021 sebesar Rp 19 milyar lebih.
TKD Tana Toraja tahun 2021 sekitar 1.553 orang, dan kemungkinan tahun 2022 mengalami pengurangan sebab anggaran terbatas tinggal sekitar 1.100 orang.
Lanjut Theo, sekolah jangan menambah lagi tenaga guru apalagi bagi yang tidak sesuai aturan memiliki besik mengajar. Kepala sekolah pertahankan guru sesuai data yang ada.
Pemda terus mencari solusi terbaik evaluasi konerja TKD untuk mengetahui siapa yang layak dipertahankan dan mendapatkan SK di tahun 2022.
Demikian pula insentif Ketua RT atau Kepala Lingkungan belum dibayarkan, Pemda akan mencari solusi yang tidak bertentangan dengan aturan, ujar Theo.
Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, menyerahkan ke pemerintah daerah agar segera memberikan solusi nasib TKD tanpa melanggar aturan.
Bupati didesak segera mengeluarkan SK tahun 2022 bagi ratusan TKD yang memenuhi syarat, singkat Welem (agus).
