MAKASSAR, BKM–Kelangkahan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Biosolar) di Sulawesi Selatan akan menghambat pemulihan ekonomi dan akan terjadi inflasi serta sangat berdampak pada ekonomi biaya yang tinggi.
Untuk itu, pemerintah pusat dan badan pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi adalah lembaga yang dibentuk pemerintah sebagai pembina dan pengawas kontraktor kontrak kerja sama di dalam menjalankan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas, dan diatur pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
“Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur pada asas dan tujuan Pasal 2
penyelenggaraan kegiatan usaha ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan
kepastian hukum serta berwawasan lingkungan,”ujar Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulsel Dr Affandi Agusman Aris, Sabtu (26/3).
Menurut Affandi, pnyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi bertujuan untuk menjamin efektiitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi secara berdaya guna, berhasil
guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.
Selain itu juga bertujuan menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan
usaha yang wajar, sehat dan transparan.
Tujuan ketiga yakni menjamin efisien dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan bakar, untuk kebutuhan dalam negeri.
Keempat yakni mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan Intemasional.
Kelima, Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besamya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan indonesia.
Keenam, Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
“BP migas, harus segera mengkaji ulang terhadap krisis Biosolar agar kebutuhan angkutan logistik, nelayan, dan angkutan penumpang segera teratasi dan tersedia di SPBU sesuai kuota agar tidak terjadi krisis lagi di Sulsel, sehingga pemulihan dan pertumbuhan ekonomi bisa bergerak sesuai target yang telah direncanakan,”pungkas mantan anggota DPRD Sulsel ini. (rif)
