JENEPONTO, BKM — Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, Senin (28/3).
Kegiatan Musrenbang ini dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulsel, Fakhsirie Radjamilo mewakili gubernur Sulsel dan H Mulyadi Mustamu anggota DPRD Provinsi Sulsel daerah pemilihan (Dapil) III. Selain itu, turut hadir Ketua DPRD Jeneponto, H Arifuddin dan beberapa anggota DPRD Jeneponto, Dandim, Gustiawan Ferdianto, Kapolres, Yudha Kesit, Kajari, Susanto Ghani, beberapa kepala dinas, camat dan kepala desa se-Kabupaten Jeneponto
.
RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan daerah yang diselesaikan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial
. Secara substansi memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan kerangka pendanaan yang wajib dilaksanakan dalam satu tahun
secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan kepala daerah untuk dibahas dan sepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD.
Selanjutnya, secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pembangunan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan daerah
. Prioritas pembangunan lewat Musrenbang tingkat Kabupaten Jeneponto menjadi atensi Bupati H Iksan Iskandar. Hal itu ditegaskan Iksan Iskandar saat membuka Musrenbang RKPD tahun 2023 di ruang pola Panrannuanta, Senin (28/3).
”Alhamdulillah, Musrenbang kali ini mengangkat tema yang sangat baik dan dilaksanakan setelah melalui serangkaian hasil Musrembang kecamatan dengan agenda penajaman prioritas disemua level diharapkan dapat bersinergi untuk optimis bangkit dari situasi pandemi ini. Termasuk optimisme dalam pemulihan ekonomi lokal yang berimplikasi pada pemulihan ekonomi nasional melalui aktivitas-aktivitas ekonomi produktif, pemberdayaan, dan penguatan sosial serta menjaga kondusivitas wilayah,” ujar Iksan Iskandar.
Lebih jauh Iksan Iskandar menjelaskan, Musrenbang kali ini dimaksudkan sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi
.
Dengan begitu, bupti dua periode itu menegaskan, substansi RKPD tahun 2023 yang meliputi prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan, tujuan, sasaran serta program kegiatan yang harus didesain secara harmonis dengan mengacu pada kerangka pembangunan nasional dan regional.
”Perencanaan kita haruslah memiliki daya ungkit dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Khususnya dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. Salah satu pendekatan yang harus ditempuh adalah melakukan perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada prioritas atau money follow program dengan prinsip efektif, efisien, serta ekonomis,” tambah bupati
. (rls)
