MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar membatalkan tujuh tender yang sudah tayang di website LPSE.Tender yang dibatalkan tersebut merupakan belanja modal jalan rehabilitasi jalan.
Diantaranya belanja modal jalan kota paket 5 senilai Rp8,8 miliar, Paket 6 senilai Rp2,4 miliar, paket 4 senilai 5,1 miliar, dan paket 2 senilai Rp3,4 miliar.
Ada juga belanja modal jalan kota, rehabilitasi jalan paket 5 senilai Rp5,6 miliar, paket 4 senilai Rp5,2 miliar, dan Paket 3 senilai Rp6,5 miliar.
Dikonfirmasi terkait pembatalan tender itu, Kepala Seksi Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Darlis, mengatakan, sebenarnya kegiatan yang dimaksud tidak dibatalkan sepenuhnya. Namun ada yang mau dikoreksi lantaran antara Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dengan apa yang ditayangkan ada perubahan.
“Jadi kami pending, hari Senin kembali normal. Karena jangan sampai tidak terbayar, gara-gara tidak sesuai dengan DPA. Saya sampaikan ke Pokja, jangan dulu ditayangkan. Karena nanti di keuangan dipertanyakan kenapa tidak sama, bisa bermasalah lagi,” ungkap Darlis saat dihubungi Kamis (26/5).
Dia melanjutkan, perbedaan antara nilai proyek yang tercantum di DPA dan yang dilelang terjadi karena ketidaktelitian saat pengajuan dokumen lelang.
“Anggotaku yang susun. Pas dicek ulang setelah selesai dikaji, ditayangkan, ternyata ada nilai yang tidak sinkron sehingga ada perubahan. Tapi tidak mempengaruhi ji semua,” tutur Darlis.
Dia memaparkan, ada perpres yang mengatur paket-paket kegiatan. Jika kegiatan atau proyek nilainya kecil, yakni dibawah 15 miliar harus satu paket semuanya. Begitu juga untuk kegiatan non kecil diatas Rp15 miliar.
“Ini yang terjadi kemarin, ternyata tidak boleh penggabungan antara yang kecil dan non kecil. Satu paket jalan terdiri dari banyak jalan, disitu digabung antara yang kecil dan non kecil, padahal harusnya dipisah,” tambah Darlis.
Dia pun meminta Pokja untuk mengubah dan memperbaiki kembali dokumen yang ada. Serta mengelompokkan kegiatan yang akan ditender sesuai nilainya masing-masing.
“Kita akan ajukan kembali dokumen tender yang sudah diperbaiki Senin mendatang.
Kendati tender harus diulang kembali, Darlis menjamin tahapannya tidak terlalu berpengaruh terhadap perencanaan dan target yang sudah ditetapkan.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengaku, masalah tender memang merupakan persoalan paling sulit untuk dihadapi.
Kendati ada persoalan seperti itu, dia tidak mau ikut campur terlalu dalam karena terkait teknis.
Secara umum dia menilai jika ada terjadi persoalan seperti di atas berarti organisasi di lingkup PU yang harus diperbaiki.
“Kesulitan di PU memang organisasi harus diperbaiki. Ini berarti bidang tidak berfungsi baik. Ini menghambat lagi. Ini kan bisa jadi gagal tender lagi, tidak dikerjakan lagi. Ini masalahnya, saya sebenarnya bisa intervensi ke dalam, cuma kalau ada apa-apa, nanti dikiranya ada apa-apa, bahwa saya main tunjuk-tunjuk orang,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmy Budiman juga mengaku belum mengetahui hal itu. Hanya saja, dirinya sudah berkali-kali memberi atensi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) agar segera menjalankan program sehingga serapan anggaran bisa maksimal.
“Saya belum tahu kenapa bisa dibatalkan, tapi saya sudah desak tiga sektor, pendidikan, kesehatan dan ke-PU-an, serta teman-teman yang mengelola lorong wisata untuk menyegerakan,” katanya. (rhm)
