MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menunda pengumuman hasil lelang calon direksi dan badan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedianya, sesuai jadwal yang ditetapkan pansel, pengumuman nama-nama yang lolos sudah diumumkan Sabtu (4/6) lalu.
Namun, seperti keterangan Danny saat ditemui di kediaman pribadinya, Senin (6/6), pengumuman diundur hingga sepekan ke depan. Alasannya, akan dilakukan pengkajian terlebih dahulu komposisi jajaran direksi dan dewan pengawas untuk tiap BUMD. Apakah memang sudah cocok komposisinya seperti yang ada saat ini, atau harus ditambah sesuai tuntutan kebutuhan.
Di PDAM misalnya. Komposisi direksi PDAM ada empat. Yakni direktur utama, direktur umum, direktur teknis, dan direktur teknik.
“Saya memang minta diundur (pengumuman). Saya minta Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) melakukan pengkajian. Jika ada peluang bisa dimaksimalkan jumlah direksi dan dewas, kita lakukan. Jangan sampai kita hanya lantik tiga, ternyata yang dibutuhkan empat,” ungkap Danny.
Dia meminta Bagian Ortala menganalisa dan mengkaji dengan cermat berapa sebenarnya komposisi yang dibutuhkan. Kalau memang memungkinkan untuk ditambah dibanding komposisi sebelumnya, lebih baik lagi. “Supaya banyak tong di situ orang tertampung,” kata Danny.
Sebenarnya, kata Danny, timsel sudah menyodorkan nilai psikotest. Namun dia mengaku menolak untuk membuka hasilnya. Map tertutup yang disodorkan kepadanya dikembalikan lagi. “Saya menolak untuk membuka. Saya kembalikan ke timsel untuk disimpan dulu. Nanti dibuka pada saat selesai penilaian wawancara yang belum saya terima nilainya dulu,” katanya.
Dia menekankan, hingga saat ini dia belum tahun siapa-siapa saja yang meraih skor tertinggi untuk hasil tes yang sudah dilaksanakan. Danny berjanji akan membuka dan mengumumkannya secara transparan di depan media supaya tidak ada kecurigaan dan komentar-komentar negatif terkait proses seleksi yang telah dilakukan.
“Tapi kita tunggu dulu hasil kajian berapa komposisi yang tepat untuk jabatan direksi dan dewan pengawas di masing-masing BUMD. Saya pastikan minggu ini sudah rampung. Sudah ada nama-namanya terpilih. Saya umumkan kemudian saya berangkat ke Amerika,” jelasnya.
Soal rencana Danny membuka peluang komposisi direksi dan dewas ditambah, menimbulkan beragam tanggapan. Ada yang menilai itu sebagai strategi untuk mengakomodir seluruh nama yang ingin dimasukan dalam jajaran direksi maupun dewan pengawas.
Di PDAM misalnya, nama-nama yang mengerucut disebut menjadi calon direksi adalah Satriani Ulfah Mungkasa (Vivi), Beni Iskandar, Indira Mulyasari, Asdar, dan Harifuddin Hamarung. Jika hanya empat jabatan direksi yang terisi, maka ada satu nama yang tidak terakomodir.
Sementara itu, pengamat Tata Kelola Keuangan Negara yang juga mantan Dewan Pengawas PDAM, Bastian Lubis mengatakan, khusus untuk PDAM, sebenarnya empat direksi itu sudah cukup banyak. Kalau mau ditambah lagi, Pemkot Makassar harus punya alasan jelas. Misalnya PDAM harus punya unit usaha baru.
“Empat saja sudah banyak. Sebenarnya sudah mencukupi dari yang ada. Kecuali kalau dia punya diversifikasi usaha baru,” ungkap Bastian.
Kalau penambahan komposisi direksi hanya untuk mengakomodir orang tertentu, tujuan didirikannya BUMD sudah berbeda. Dia mengaku tidak ada alasan tepat untuk menambah komposisi. Apalagi semuanya sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Untuk melakukan penambahan unsur, tentu Perda harus diubah.
“Jumlah direksi itu ada dalam Perda. Jadi harus diubah Perdanya. Prosesnya panjang. Lapor ke provinsi baru ke dewan. Paling cepat lima bulan. Minta persetujuan dewan. Harusnya dewan kritis terhadap hal tersebut,” ungkap Bastian.
Khusus untuk PDAM, jika alasan penambahan komposisi PDAM karena area layanan yang semakin luas, itu dinilai kurang tepat. Karena ada tiga Instalasi Penjernihan Air (IPA) yang sudah dikelolakan ke pihak swasta.
“Jadi di PDAM, IPA yang besar-besar tiga kan sudah dikelolakan ke pihak ketiga. Pengelolaan air ini tidak sampai 1.000 per detik lagi. Paling cuma 350 liter per detik,” tambahnya.
Diapun menyoroti, jangan sampai penambahan direksi hanya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang mau ditempatkan disitu. Bukan karena kebutuhan PDAM.
Menurut Bastian, sebenarnya dari awal seleksi, sebenarnya sudah bisa ditahu siapa pemenangnya. “Kalau saya lihat sih, sebenarnya sudah ditahu siapa pemenangnya. Kan ini sebenarnya tidak boleh. Jangan sampai ada muatan politis orang-orang ditempatkan di sana. Itu kan tidak cocok. Apalagi tahun berikutnya adalah tahun politik. Sehingga Perusda jangan sampai jadi sapi perahan dari penguasa,” ungkap Bastian.
Ditegaskan, intervensi bagaimanapun dilakukan, kalau kepala daerahnya kuat tidak ada masalah. Kecuali dia punya utang budi yang harus dibayar. (rhm)
