TAKALAR, BKM– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kabupaten Takalar mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk segera mempersiapkan solusi terkini terhadap rencana penghapusan tenaga honorer,
Menurut, Fraksi PKS Takalar, rencana penghapus tenaga honor pemda Takalar akan menambah angka pengangguran terbuka dan berisiko pada tugas-tugas pelayanan.
Hal tersebut yang mendorong Ketua Fraksi PKS Takalar Hairil Anwar untuk mempertanyakan nasib tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK. Pasalnya jika honorer yang tidak lolos ini diberhentikan dipastikan bakal menimbulkan permasalahan baru dan menambah angka pengangguran di Takalar.
“Pemkab Takalar harus memberi solusi yang berkeadilan bagi honorer yang sudah lama bekerja di atas lima tahun sampai 10 tahun, kasihan jika ratusan honorer yang puluhan tahun mengabdi diberhentikan tanpa ada solusi nyata,”ujar Hairil Anwar.
Sebagai wakil rakyat yang membidangi kepegawaian daerah di parlemen, Hairil Anwar juga mengatakan bahwa tenaga honorer masih sangat dibutuhkan dalam membantu jalannya tugas di sejumlah OPD khususnya pada OPD yang bekerja memberikan layanan dasar.
“Jangan sampai nanti saat dihapus pelayanan kepada masyarakat juga bermasalah, tentu ini akan beresiko terhadap tugas-tugas pelayanan di beberapa OPD yang lain,”urai Hairil Anwar.
Sekretaris Fraksi PKS Ahmad Jais, menambahkan bila tenaga honorer selama ini mempunyai kinerja yang bagus harus dipertahankan dan tetap mengabdi, sehingga deretan penganggur diTakalar tidak terjadi.
“Apalagi kalau kami perhatikan kecenderungan kinerja tenaga honorer ini lebih rajin, gesit dalam bekerja,” katanya, oleh karena itu, Fraksi PKS meminta pemerintah untuk menyiapkan solusi yang jelas dan berkeadilan terhadap tenaga honorer yang terancam dirumahkan,”beber Ahmad Jaiz. (ira/rif/c)
