SINJAI, BKM — Rapat koordinasi terpadu Bidang Pemerintahan tingkat Kabupaten Sinjai tahun 2016 Selasa (26/4) dilaksanakan di ruang pola Kantor Bupati Sinjai. Rakoor dipimpin Sekkab H Taiyyeb A Mappasere.
”Untuk Humas kalau melaksanakan kegiatan lihat dulu waktunya supaya tidak berbenturan dengan kegiatan lain,” tegas Sekkab.
Disela-sela Rakoor, Sekkab mengatakan pihaknya sangat respek dengan langkah BNK melakukan pemeriksaan urine guna melacak para pegawai dan pejabat yang terlibat penyalagunaan narkoba. ”Alangkah malunya kita ketika ada orang dari daerah lain ditangkap narkoba lalu mengaku ambilnya di Sinjai,” paparnya.
Sekkab juga menegaskan bahwa di Pemkab, sudah 9 orang ditetapkan sebagai tersangka penyalagunaan narkoba tapi penyidik Satnarkoba Polres Sinjai belum mengumumkan nama-nama para tersangka.
”Kepada penegak hukum untuk tegas memberantas narkoba di Kabupaten Sinjai tanpa ada diskriminasi,” papanrya.
Selain soal narkoba, Sekkab juga menyatakan ketidaksetujuaanya dengan adanya BPJS karena terlalu berbelit-belit. Pelayanan bayi dipisahkan dari ibunya. ”Lucu kan, lebih baik kembalikan ke Jamkesda,”tambahnya.
Wakil Ketua DPRD Sinjai HA Kartini berharap harapan kepada semua elemen pemerintahan di Kabupaten Sinjai agar sama-sama mengantisipasi masalah sebelum berkembang dipelosok. Seperti misalnya maraknya kasus narkoba yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
Hal senada disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sinjai. Dari catatan pihaknya kasus narkoba yang ditangani sebanyak 17 dan orang 9 diantaranya masih berporses di penyidik kepolisian.
”Alangkah lucunya karena pihak penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, Satpol PP) dan pegawai di SKPD dan sopir Kabag juga terlibat narkoba,” tandas Ketua PN.
Rakoor kali ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Sinjai H A Kartini, Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, Dandim Sinjai Letkol (Inf) Maskun Nafik dan sejumlah pimpinan SKPD, camat dan Kades/Lurah.
(din/C)
