MAKASSAR, BKM–Para wakil rakyat yang duduk sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan ramai ramai melakukan kunjungan, ada yang ke Provinsi Bali, Jakarta Jawa barat.
Sekretaris dewan (sekwan) DPRD Sulsel M Jabir yang dihubungi membenarkan hal itu. “Yang ada kunjungan konsultasi badan anggaran ke Kemendagri Jakarta serta kunjungan badan musyawarah ke Pemprov Jawa Barat,”ujar Sekwan M Jabir, Rabu (24/8).
Ada sejumlah kekhawatiran bila pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Perubahan 2022 maupun pembahasan APBD pokok 2023 akan lamban mengingat hubungan antara eksekutif dengan legislatif renggang sejak beberapa bulan terakhir.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif yang dimintai tanggapannya soal hubungan yang renggan serta lambannya pembahasan membatahnya.
“Tidak lamban, DPRD sudah membahas sesuai dengan jadwal dan tepat waktu. Buktinya KUA PPAS 2023 sudah selesai. Sekarang masuk pada pembahasan KUPA PPAS 2022 (Perubahan). Jadi DPRD tetap gasss full sesuai jadwal,”jelas Syaharuddn Alrif yang juga sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel ini.
Seperti diketahui, DPRD Sulsel belum menandatangani berita acara Laporan Keterangan Pertanggungjawaban APBD 2021 20 Juli lalu. Persetujuan penandatangan antara gubernur dan pimpinan DPRD tidak dapat terlaksana oleh karena Sekda selaku plh gubernur tidak mendapatkan mandat tertulis dari gubernur sulsel khusus untuk mewakilinya menandatangani dokumen persetujuan pelaksanaan APBD 2021. “Hal itu menjadi putusan kami juga di saat rapat pimpinan bersama seluruh pimpinan fraksi DPRD Sulsel,”ujar Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika beberapa waktu lalu. (rif)
