MAKASSAR, BKM–Kisruh diinternal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berdiri sejak 5 Januari 1973 kembali bergulir.
Kali ini ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Suharso Monoarfa diminta mundur dari jabatannya sebagai pucuk pimpinan dipartai berlambang kakbah. Suharso terpilih sebagai ketua umum DPP PPP pada muktamar IX Desember 2020 lalu menggantikan Romahurmudzy yang tersandung kasus hukum.
Permintaan mundur itu berasal dari tiga pimpinan majelis yang ada ditubuh PPP. Ketiganya yakni Ketua Majelis Syariah Mostofa Aqil Siraj, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhamamd Mardiono serta Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP Zarkasih Nur pada Senin (23/8).
Mardiono mengaku bila surat itu benar dari ketiga pimpinan majelis.
Dalam surat tersebut tertulis empat alasan sehingga Suharso diminta mundur. Pertama, perkembangan suasana yang tidak kondusif dan kegaduhan diinternal PPP, terutama dilakukan para kiai dan santri akibat pidato Suharso di KPK yang menyinggung pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai.
Kedua, permintaan agar Suharso mundur setelah mengetahui berbagai demonstrasi yang masih berlanjut karena sejumlah keputusan DPP atas hasil forum permusyawaratan partai, baik ditingkat musyawarah wilayah (muswil) maupun musyawarah cabang (muscab) serta dugaan gratifikasi yang dilakukan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK.
Ketiga, karena adanya berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Suharso diberbagai media dan media sosial yang menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai islam.
Dan keempat, lantaran elektabilitas PPP yang tidak kunjung mengalami kenaikan sejak dipimpin oleh Suharso.
Ketua dewan pimpinan wilayah (DPW) PPP Provinsi Sulawesi Selatan Imam fauzan yang dimintai tangpannya terkait perintaan mudur dari tiga ketua majelis di DPP mengaku jika hal tersbeut mejajdi wilayah DPP.
“Itu ranah DPP, kami sangat yakin DPP bisa menyelesaikan secara kekeluargaan hal tersebut,”ujar Imam Fauzan yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Sulsel ini, Rabu (24/8).
Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari DPP terkait permintaan agar Suahrso mundur. (rif)
