MAKASSAR, BKM — Setelah kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) berapa waktu lalu, pemerintah pusat kemudian menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat tidak mampu atau miskin di seluruh pelosok Indonesia.
Khusus provinsi Sulsel, berdasarkan data yang diterima dari Dinas Sosial Provinsi Sulsel sebanyak 396.148 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) BLT tersebut.
“Jumlah sulsel 396.148 KPM ( Keluarga Penerima Manfaat),” ungkap Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Andi Irawan Bintang, Senin (5/8).
Andi Irawan Bintang mengatakan, 396.148 KPM tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Dengan rincian sebagai berikut; Kabupaten Kepulauan Selayar 7.351 KPM, Bulukumba (18.312), Bantaeng (7.341), Jeneponto (26.246), dan sebagainya.
Menurut Irawan Bintang, dana BLT tersebut bersumber dari dana pusat, yang didistribusikan ke seluruh provinsi dan kabupaten melalui PT Pos dan Giro.
“Semua data tersebut diambil dari Data dari DTKS atau data terpadu kesejahteraan Sosial,” beber Irawan. Data tersebut semua berbasis usulan kabupaten.
Setiap kabupaten kota penyalurannya juga melalui PT Pos. “Kami ada koordinator lapangan per kabupaten/ kota bisa langsung ke korlap masing-masing jika ada pengaduan dan lain sebagainya,” ujar Irawan.
“Untuk penyaluran ini ada call center nya silakan hub atau chating ke nomor ini 082344009009,” ungkap Irawan.
Jika tak ada aral melintang, Paling lambat Rabu 7 September pembagian itu dilaksanakan di Sulsel. “Kita berharap secepatnya, karena saat ini baru rapat pembentukan Satgas, besok Selasa atau Rabu lah penyalurannya,” ungkap Irawan.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Darmawan Bintang, mengungkapkan, jika tak terkendali, kenaikan BBM bisa memicu inflasi dan mengancam perekonomian masyarakat.Apalagi, salah satu dampak kenaikan BBM yang tidak bisa dihindari adalah kenaikan harga kebutuhan pokok. Di sisi lain, saat ini aktivitas ekonomi masyarakat baru mulai bergerak setelah terpuruk akibat pandemi covid 19.
“Kita tentu berharap dampak kenaikan harga BBM ini bisa kita tekan,” ujarnya, Senin (5/9)
Ia mengungkapkan, salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan menyiapkan stok kebutuhan pokok yang cukup. Kemudian, mendekatkan daerah produksi dan pemasaran. Disamping itu, biaya transportasi bisa ditekan dengan melakukan perbaikan infrastruktur.
Meski demikian, Andi Darmawan mengakui, Pemprov Sulsel tidak menyiapkan anggaran khusus terkait hal tersebut, karena sudah menjadi kebijakan Pemprov. “Seperti perbaikan-perbaikan jalan untuk memperlancar distribusi itu sudah kami lakukan,” ungkapnya.
Pemprov Sulsel, sambungnya, juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Terutama dalam penyediaan stok kebutuhan pokok, agar inflasi bisa ditekan dan harga bisa dikendalikan.
“Yang paling terdampak sudah dipastikan adalah harga kebutuhan pokok. Tetapi kenaikan harga ini kita masih liat perkembangannya. Seberapa besar dampaknya. Bersama pemerintah kabupaten kota, kita sama-sama mengendalikan ini,” imbuhnya.(jun)
