TORAJA UTARA, BKM–Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengaku kesal dengan sejumlah pihak yang terkait dengan proyek infrastruktur yang dikerjakan tahun anggaran 2022 ini.
Kekesalan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel John Rende Mangontan (JRM) lantaran masih ada proyek fisik infrastruktur yang belum sesuai dengan harapan. Juga ada yang belum rampung dengan waktu yang tersedia.
Baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi D, JRM dan Azhar Arsyad mengunjungi sejumlah proyek infrastruktur disejumlah kabupaten.
Dari hasil kunjungan tersebut, JRM menarik sebuah catatan penting atas banyaknya kejanggalan dalam proyek infrastruktur tersebut.
“Ada beberapa kasus yang kami temui dilapangan saya mengambil kesimpulan bahwa SDM lapangan yang ditempatkan oleh dinas PUTR masih sangat rendah, konsultan tidak melaksanakan fungsinya secara maksimal serta kontraktor tidak memahami fungsinya karena SDM lapangan yang masih sangat rendah,”jelas JRM, Selasa (20/9) kemarin.
Khusus ruas jalan Takkalasi -Bainange – Lawo yang menghubungkan kabupaten Barru – Soppeng pekerjaannya yang ada sekarang masih sangat rendah progres kemajuan pekerjaan dan rendah penyerapan anggarannya sehingga pihak dinas PUTR, maka dewan ingin tau langkah-langkah apa yang akan ditempuh setelah mereka melakukan SCM untuk mengejar ketertinggalannya karena kasian dana yang sudah disiapkan begitu besar dengan harapan masyarakat akan segera merasakan manfaatnya tapi kontraktornya tidak menseriusi pengerjaannya serta standar kebina margaan, dewan temukan terlalu menyimpang dari yang ada. “Padahal kita mengharapkan gimana kenyamanan, keamanan dan dampak positif lainnya bisa dirasakan oleh pengguna jalan lainnya,”jelas JRM.
Khusus pekerjaan yang masih masa pemeliharaan, JRM mengharapkan agar pihak Dinas PUTR segera menginstruksikan ke pihak kontraktor untuk memperbaiki karena ada beberapa ruas yang sangat membahayakan karena ada rumah penduduk di sekitar lokasi, khususnya di Sangkaropi Kapubaten Toraja utara dan Malimbong Kabupaten Tana Toraja. “Karena sampai sekarang kontraktornya belum memperbaiki dan apabila kalau ini tidak diseriusi maka kita akan dorong ke pihak yang berwenang untuk menindaklanjutinya,”jelas JRM.
Khususnya pekerjaan yang ada di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja utara JRM juga sangat sesalkan. “Karena kontraktor dan pihak dinas PU sudah cukup lama saya sampaikan tapi ada kesan dilakukan pembiaran sehingga hal ini saya sebagai wakil ketua komisi D dan kebetulan lokasi pekerjaan tersebut adalah daerah pemilihan saya dan kampung halaman saya jadi sudah pasti saya kawal dengan maksimal,”janji JRM. (rif)
