Anggaran Pemilukada Masih Kurang Rp20 M

MAMUJU, BKM — Hingga saat ini, anggaran pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Sulbar belum ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulbar mengajukan anggaran ke Pemprov Sulbar sebesar Rp118 miliar. Belum ditetapkannya anggaran tersebut masih terganjal pada aturan anggaran.
Dalam APBD pokok tahun anggaran 2016 yang telah ditetapkan DPRD Sulbar, anggaran penyelenggaraan Pemilukada Sulbar melalui KPU Provinsi Sulbar hanya sebesar Rp98 miliar. Namun pihak KPU Sulbar menghitung kalau anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp118 miliar. Namun pihak Pemprov Sulbar belum merespon tambahan anggaran untuk KPU Sulbar.
Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin yang ditemui BKM di gedung DPRD Sulbar, Senin (9/5), menjelaskan, untuk estimasi anggaran yang diajukan KPU Sulbar ini dengan total anggaran Rp118 miliar, memang masih perlu dikaji dulu soal permintaan tambahan anggaran tersebut. Tambahan anggaran sebesar Rp20 miliar yang diajukan KPU Sulbar masih menunggu hasil review BPKP Perwakilan Sulbar.
”Dari anggaran yang telah diminta itu pada Pemprov Sulbar itu, kita harus ada kejelasan termasuk dalam segi apa penggunaannya. Kalau ada dari pihak BPKP hasil reviewnya maka kita baru akan menindaklanjuti proses pembahasannya dalam memasukkan mata anggaran tambahan itu,” ungkap Ismail Zainuddin
Bahkan, Ismail Zainuddin menjelaskan, untuk saat ini pihak Pemprov Sulbar bersama KPU Sulbar, belum ada penandatanganan MoU tentang anggaran KPU tersebut. Yang jelas, menurutnya, kalau berbicara lebih baiknya itu, semestinya menunggu terlebih dahulu dari aturan UU revisi pada penyelenggaraan Pemilukada.
Karena sampai saat ini, masih alot dibahas di DPR RI. Tetapi alangkah baiknya ketika aturan UU Pilkada yang sudah direvisi Ini sudah ditetapkan baru juga bisa diketahui apa yang perlu ditambah anggaran penyelengara Pemilukada ini, yakni KPU Sulbar. Mantan Carateker bupati Mamuju Tengah ini menjelaskan, pihaknya akan mau menandatangani NPAD itu setelah usai pengesahan revisi UU Pilkada.
Ia juga menyinggung soal anggaran yang diajukan pihak Bawaslu sebesar Rp28,2 miliar. ”Itu kami bertanya masih bisa ada turun. Begitu juga pada anggaran pengamanan Pemilukada yakni pada kepolisian sebesar Rp28,2, juga masih bisa kita kurangi. Sehingga bisa ditetapkan nantinya estimasi anggaran secara rasional,” ujarnya. (ala/mir/c)