MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menegaskan jika penyerapan anggaran selama 2022 ini memang sangat rendah, bahkan paling rendah se Indonesia.
“Jadi penyerapan anggaran kita terendah loh di Indonesia. Ini menjadi catatan bagi Pemkot Makassar untuk lebih baik lagi di tahun depan,” jelasnya.
Orang nomor satu Makassar itu melanjutkan, agar progres kegiatan dan realisasi belanja bisa lebih maksimal tahun depan, maka tender dini terhadap program dan kegiatan dipercepat.
“Desember ini, tender dini sudah dilakukan jadi awal tahun depan sudah bisa dilaksanakan sehingga kegiatan bisa dilaksanakan semuanya,” tandas Danny.
Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar mencatat realisasi anggaran masih berada di angka 60 persen
Namun, di sisa hari menuju pergantian tahun, Kepala Bappeda Makassar Helmy Budiman masih optimistis jika realisasi program dan anggaran bisa mencapai 70 hingga 75 persen.
“Targetnya, kita berharap sampai tanggal 31 Desember besok, penyerapan bisa di angka 70 hingga 75 persen,” ungkap Helmy, saat diwawancara Kamis (29/12).
Optimisme tersebut disampaikan karena ada kecenderungan laporan realisasi belanja akan mengalami peningkatan cukup tajam di akhir tahun. Apalagi setelah laporan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) sudah masuk semua.
“Ini kami menunggu teman-teman dari PU karena PU paling banyak realisasinya di akhir tahun,” ungkap Helmy.
Dia melanjutkan, rendahnya penyerapan anggaran terhadap APBD Kota Makassar tahun ini mengakibatkan potensi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) berada di kisaran Rp900 miliar.
“Sekarang posisinya sekitar Rp900-an miliar. Itu paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya,” tambahnya.
Dia menekankan, tinggi rendahnya realisasi belanja OPD tahun ini akan menjadi catatan bagi Bappeda dalam mengawal perencanaan, pelaporan, dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah ada dalam Perda.
Apalagi, wali kota Makassar sudah mengumumkan OPD berkinerja terbaik dan terendah.
“Tentunya ini menjadi catatan kami di Bappeda kepada seluruh OPD khsususnya perencanaan untuk segera ikuti arahan wali kota. Mulai dari segi perencanaan, pelaksanaan, kemudian pelaporan dan target RPJMD yang sudah ada dalam perda, itu bagaimana kita akan capai,” tambahnya.
