Reses, Samsu Niang Banyak Terima Keluhan Warga

MAKASSAR, BKM–Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Samsu Niang, menggelar reses masa persidangan IV tahun sidang 2015-2016, pada Kamis (5/5) hingga Kamis (13/5) 2016 lalu.
Sejumlah daerah dikunjungi Samsu Niang untuk menyerap aspirasi warga dimulai di Kabupaten Maros. Di Bumi Salewangang ini, Samsu Niang mendatangi dua tempat yakni di Kompleks Perumahan BTN GMI, Tamarampu, Desa Bonto, Kecamatan Mandai dan di perkampungan Nelayan Panaikang, Desa Pajukukang, Kecamatan Bonto.
Selain itu, Samsu Niang juga menggelar reses di Kabupaten Pangkep, tepatnya di desa Tamarupa, Kecamatan Mandale. Mantan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar ini juga menggelar reses di Kabupaten Barru, Soppeng dan Bone.
Selama pelaksanaan reses, Samsu Niang banyak menerima keluhan warga tentang berbagai persoalan social kemasyarakatan, tingkat kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur di daerah yang belum optimal. Di Kompleks Perumahan GMI Tamarampu Maros, misalnya, Samsu Niang menerima keluhan warga terkait bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube). Warga berharap pemerintah menambah jumlah penerima manfaat dan nilai yang diterima untuk program Kube. Persoalan lain adalah terkait raskin. Warga menilai masih ada diskriminasi dalam penyaluran raskin.
Sementara saat berada di Pangkep, Samsu Niang menyerahkan bantuan kepada warga yang terkena bencana putting beliung. Bantuan tersebut berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pangkep. Di Soppeng, Samsu Niang juga banyak menerima harapan warga agar diperjuangkan nasibnya di Senayan.
Menanggapi keluhan dan masukan warga tersebut, Samsu Niang berjanji akan memerjuangkannya di Senayan. “Insya Allah, ini akan menjadi masukan yang cukup berharga bagi saya untuk rapat-rapat dengan pihak terkait di Senayan,” ujar Samsu Niang, kemarin.
Selain menyerap aspirasi, reses kali ini, Samsu Niang juga menggelar sosialisasi undang-undang tentang disabilitas atau penyandang cacat di Parepare 14 Mei. “Undang-undang ini baru saja disahkan DPR lahir dari Komisi VIII DPR RI. Jadi, kita sebagai anggota Dewan membantu pemerintah melakukan sosialisasi,” katanya. (rif)