Aswas: Profesional Usut Kredit Macet

LUWU, BKM — Asisten Pengawasan (Aswas) Kejaksaan Tinggi Sulsel Dr Heri Jerman, SH, MH
menegaskan jaksa harus profesional dalam mengusut kasus kredit macet yang terjadi di wilayahnya.
Hal tersebut disampaikan Aswas dalam kunjungan kerjanya di Kejaksaan Negeri Belopa Senin (23/5) sekaligus meresmikan Website dan program Short Masage Service (SMS) Kejaksaan Belopa.
Website dan SMS ini guna menampung aspirasi warga terkait informasi adanya dugaan kasus Korupsi maupun kasus kriminal lainnya guna meminimalisir uang negara.
”Kejaksaan harus hati-hati menangani kasus kredit macet dan harus memahami betul aturan dan fungsi hukum,” ujarnya
Aswas mengaku bidang pengawasan harus mampu memberikan saran dan pendapat dan teguran apabila terkait dengan kinerja yang kurang bagus sekaligus memberi apresiasi bagi kinerja jaksa yang profesional.
“Sebagai Aswas setiap bulan saya memberi laporan kepada Jamwas terkait kinerja para jaksa. Banyak informasi dari media yang menjadi narasumber dan sepak terjang jaksa terkait penanganan kasus korupsi dan penyitaan aset,”katanya.
Pola pikir jaksa harus profesional dalam menangani kasus penyidikan apakah itu kasus korupsi maupun kasus lainnya. Apakah sudah sesuai Standar Operasional Pelayanan (SOP) atau belum. Meningkatkan disipilin pegawai kejaksaan sehingga tercipta tanggung jawab yang tinggi di jajaran Kejari Belopa.
Kajari Belopa Zet Tadung Allo menjelaskan kunjungan Aswas merupakan bagian penataan organisasi Kejari Belopa. “Karena tuntutan dan harapan masyarakat kepada kejaksaan makin tinggi maka kami butuh arahan sesuai instruksi pimpinan dimana Kejari Belopa bisa menjadi agen perubahan di bidang penegakan hukum,” tandas Zet. Zet menyebut pihaknya kekurangan tenaga penyidik mengingat banyak kasus baik pidana maupun korupsi yang sedang ditangani.
“Penyidikan 2015 ada tiga sedang penuntutan ada tujuh kasus. Di 2016 dua kasus penyidikan dan penuntutan ada empat kasus sedang untuk tindakan eksekusi ada sepuluh kasus telah di lakukan tindakan eksekusi di mana sebelumnya tertunda di PN Tipikor saat PN untuk kasus korupsi itu masih di Palopo .
”Untuk itu, Program SMS kami luncurkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat melaporkan dugaan kasus apakah kasus kriminal maupun dugaan kasus korupsi,” papar Zet. (wan/C)