TAKALAR, BKM — Sebanyak 24 kepala kelurahan se-Kabupaten Takalar hanya bisa pasrah. Menyusul Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar dalam dua tahun terakhir ini tidak lagi menganggarkan Biaya Operasional Kelurahan (BOK).
Padahal, kucuran anggaran BOK sangat diharapkan para lurah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di dalam wilayah kelurahan masing masing.
”Sudah dua tahun ini, kami tidak lagi menerima kucuran dan BOK dari kabupaten. Sehingga terkadang kami di kelurahan terkendala dalam melaksanakan tugas administrasi,” kata sejumlah lurah kepada BKM di kantor bupati Takalar, Jumat (16/6).
Sementara itu, Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Takalar melalui Kepala Bidang Anggaran dan Pencatatan, Muhammad Waris Jaya, saat dikonfirmasi perihal dihilangkannya anggaran BOK, mengatakan, pihaknya telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi 1 DPRD Takalar membahas hal tersebut.
Namun menurut Muhammad Waris Jaya, sampai sekarang tidak ditindaklanjuti. ”Kami Sudah pernah ini RDP dengan DPRD tentang penganggaran dana kelurahan. Namun sampai saat ini belum ada perintah lebih lanjut setelah pertemuan itu. Dan persoalan ini juga belum dibahas ditingkat tim anggaran pemerintah daerah,” jelas Muhammad Waris Jaya via telepon selulernya. (ira/c)
