MAROS, BKM — Dukung kebangkitan ekonomi desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar pembinaan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga kerjasama antar desa. Kediatan ini digelar di Gedung Baruga B kantor bupati Maros, beberapa hari lalu.
Kegiatan tersebut dibuka langsung Bupati Maros, AS Chaidir Syam. Dalam sambutannya, Chaidir menyebutkan, BUMDesa memiliki peran sangat besar dalam peningkatan ekonomi di tingkat desa.
”Pemerintah sudah sangat dibantu BUMDes. Untuk itu, kita harus selalu memberi support dan semangat kepada mereka,” ungkapnya.
Ia memaparkan, ekonomi Kabupaten Maros sebelumnya di 2020 berada di minus 10 persen. Kemudian 2021 meningkat signifikan hingga mencapai plus 1 persen. Terus mengalami peningkatan, hingga 2023 Maros telah berada di angka 9,35 persen.
”Berkat kerja bersama kita, termasuk BUMDes, pertumbuhan ekonomi kita berada di urutan tertinggi kedua setelah Bantaeng. Dulu kita terendah kedua, tetapi berkat usaha bersama, sekarang kita kedua tertinggi,” sebutnya.
Chaidir berpesan, agar BUMDes di Maros dapat berdiri di atas potensi desanya. Maksudnya, pengembangan produk disesuaikan dengan potensi yang ada di desa.
”Kita selalu dukung segara peningkatan ekonomi desa, sebagai langkah nyata kita juga sampaikan bahwa ADD 2023 meningkat Rp3 miliar. Sebelumnya ADD 2022 sebesar Rp68 miliar, kemudian ADD 2023 sebesar Rp71 miliar. Semoga bisa dimanfaatkan dengan maksimal,” harapnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Maros, Idrus, mengatakan, pengelolaan BUMDesa harus berjalan baik dan transparan. Saat berjalan dengan baik, akan berpengaruh positif terhadap pengelolaan pendapatan desa. Juga membantu pembangunan yang ada di desa.
”Saat ini sudah ada 11 BUMDes yang bersertifikasi. Sebanyak 6 di antaranya berada di Simbang. Karena hal ini, Simbang telah dinobatkan sebagai Kecamatan Mandiri. Sebab semua desanya telah mandiri,” bebernya.
Ia menambahkan, tahun 2020 Maros sama sekali tidak memiliki desa mandiri atau zero desa mandiri. Pihaknya berkat dukungan pemerintah daerah terus melakukan pembinaan.
Hingga 2021, telah ada 13 desa mendiri. Tidak sampai disitu, 2022 hingga 2023 telah ada 23 desa mandiri yang lainnya merupakan kategori desa maju.
”Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik,” pungkasnya. (ari/c)
