BULUKUMBA, BKM — DPRD Bulukumba dan Pemkab Bulukumba melakukan penandatanganan nota Kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran/ Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD 2024 melalui rapat paripurna di Gedung DPRD Bulukumba, Senin (21/8).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD H. Rijal menyetujui penetapan dua ranperda untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah, yaitu Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Ranperda tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pemakaman.
Dari dokumen nota kesepahaman ditetapkan DPRD dan Pemkab Bulukumba ditandatangani Bupati Bulukumba dan Ketua DPRD Bulukumba, tercatat rencana jumlah Pendapatan Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp.1.591.484.245.360,00. Sementara untuk Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp.1.591.484.245.360,00.
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada DPRD Bulukumba atas terlaksananya rapat paripurna dengan dua agenda tersebut.
Dia berharap, anggaran dari program kegiatan yang telah disepakati dalam dokumen KUA-PPAS dapat mencerminkan fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan distribusi, sehingga dapat semaksimal mungkin bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba dengan prinsip Prioritas, Tuntas dan Berkualitas.
“Hari ini disetujui penetapan dua Ranperda sebagai Perda.Dua Ranperda itu adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Ranperda tentang Penataan dan Penyelenggaraan Pemakaman,” ujar Andi Utta.
Dengan ditetapkannya dua ranperda tersebut, lanjutnya maka diharapkan regulasi ini menjadi acuan dalam menyelenggarakan layanan publik, khususnya layanan pemakaman dan permakaman.
“Begitu pula pada layanan bantuan hukum, yang diharapkan dapat membantu warga kurang mampu yang berhadapan dengan proses hukum,” ungkapnya. (rls)
