MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menilai pergeseran sejumlah jabatan di lingkup Pemerintah KotaMakassar sebagai bentuk evaluasi terhadap skoring kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termaksuk camat dan lurah yang berkinerja tidak maksimal.
Hal ini disampaikan, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Rachmat Taqwa Quraisy.Ia mengatakan wali kota Makassar tentu punya catatan terhadap OPD yang dilantik baru-baru ini dan sudah memiliki penilaian sendiri terhadap para OPD yang bekerja buruk.
“Kami juga bisa menilai itu dalam monev yang kami lakukan, dan itu menjadi catatan yang kami sampaikan.Apalagi pak wali pasti tahu mana bawahannya yang tidak maksimal bekerja. Karena ada skoring kinerja yang menjadi acuan dalam melakukan mutasi,” ungkapnya saat dikonfirmasi, akhir pekan kemarin.
Lanjut legislator Fraksi PPP Makassar ini bahwa melakukan pergeseran atau pergantian menjadi acuan dalam melakukan mutasi juga sebagai bentuk penyegaran pelayanan di masyarakat setelah melakukan evaluasi terhadap pejabat yang dilantik.
“Tentu kita tidak mau di balik ini (mutasi) ada unsur lain. Kita juga pasti akan komentar, tapi sepanjang pergeseran ini untuk penyegaran dan tidak unsur politiknya kita dukung,” ujarnya.
Sedangkan, Sekertaris Komisi A DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir mengaku pergeseran OPD dalam lingkup pemerintahan sudah menjadi hal yang biasa dilakukan oleh pemerintahan.
“Tidak menjadi masalah, pemerintah mungkin butuh penyegaran pelayanan karena melihat kinerja OPD yang tidak bagus. Mutasi itu hal yang biasa, akan tetapi akan menjadi luar biasa kalau ada unsur politik di dalamnya,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Nasir Rurung menjelaskan jika pemerintah ingin kembali melakukan penyegaran struktur pemerintah kota Makassar tidak menjadi persoalan. Sebab katanya, mutasi adalah penyegaran agar pelayanan di masyarakat berjalan semakin baik.
“Tidak apa-apa jika itu mau pak wali, karena memang ada kinerja pejabat yang dilantik kemarin kurang memuaskan itu perlu dievaluasi. Silahkan saja, tapi tentu pejabat yang dimutasi dan dipilih nanti harus menjaga kepercayaan serta pejabat yang paham dengan visi dan misi pemerintahan,” bebernya.
Lanjut Nasir Rurung memberikan saran, untuk pejabat yang tidak sejalan dan tidak memberikan kontribusi besar semenjak dilantik untuk PAD dan perbaikan di Kota Makassar untuk sebaiknya diganti. (ita)
