WAJO, BKM — Bupati Wajo Amran Mahmud menghadiri tasyakuran predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Pengadilan Agama Sengkang di Kantor Pengadilan Agama Sengkang, Sabtu (27/1). Kegiatan tasyakuran dirangkai peresmian ruang tunggu PA Sengkang. Hadir Ketua PT Agama Makassar Muhammad Abduh Sulaeman, Ketua PA Sengkang, bersama Forkopimda, Kepala OPD, Instansi, jajaran PA Sengkang serta undangan lainnya.
Bupati Wajo, Amran Mahmud menyampaikan selamat atas prestasi predikat WBK ahun 2023 yang diraih Pengadilan Agama Sengkang. Tentunya ini, menjadi inspirasi dan motivasi terhadap layanan layanan yang ada di Wajo termasuk Pemkab Wajo. Kabupaten Wajo pernah menjadi peringkat pertama pernikahan dini pada tahun 2021 yang mencapai 700 kasus lebih.
Bahkan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turun langsung ke Wajo pada saat itu.
“Alhamdulillah dengan komitmen bersama dengan semua stakeholder termasuk Pengadilan Agama Sengkang dengan berbagai upaya, sehingga tahun 2022 bisa ditekan. Bahkan di tahun 2023 lalu tidak cukup 100 kasus,” ujarnya.
Amran berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan, pernikahan dini terus ditekan. “Ini semua tentu berkat kolaborasi dari semua Forkopimda dan seluruh stakeholder, termasuk Pengadilan Agama Sengkang,” ucapnya.
Terkait dengan peresmian ruang tunggu, Amran mengungkapkan, kalau hadirnya ruang tunggu baru ini sebagai upaya Pengadilan Agama Sengkang untuk semakin memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat
Sementara, Ketua PT Makassar H Muhammad Abduh Sulaeman menyampaikan selamat atas prestasi predikat WBK Pengadilan Agama Sengkang. Mudah-mudahan predikat ini bisa dipertahankan dalam bentuk kerja-kerja nyata.
“Terpenting setelah memperoleh predikat itu bagaimana mengimplementasikannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena setelah mendapatkan predikat WBK ini, maka Pengadilan Negeri Sengkang akan menjadi pilot project,” pungkasnya.
Abdu Sulaiman menyebut, Wajo pada tahun 2021 menjadi terbanyak pernikahan dini dengan jumlah 700 kasus lebih. “Alhamdulillah tahun 2022 dapat ditekan hanya 300 lebih kasus dan tahun 2023 turun lagi hanya 88 kasus. Terimakasih atas komitmen Pemkab Wajo dalam menekan angka pernikahan dini,” pungkasnya. (rls)
