MAKASSAR, BKM — Penyerapan anggaran pada triwulan 1 hampir di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar masih sangat rendah.Bahkan ada OPD yang penyerapan anggarannya masih di bawah 5 persen.
Padahal idealnya, di triwulan I, anggaran yang sudah diserap bisa mencapai 20 hingga 25 persen.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Kota Makassar) Andi Zulkifli Nanda menerangkan, dari hasil monitoring dan evaluasi (monev) dengan seluruh OPD yang dilaksanakan Selasa (23/4), rata-rata serapan anggaran APBD Kota Makassar masih di bawah 12 hingga 15 persen.
“Kita lihat kebanyakan yang masuk baru 12-15 persen. Malah ada beberapa yang masih di bawah 5 persen. Padahal idealnya do triwulan pertama itu 20 hingga 25 persen,” ungkap lelaki yang akrab disapa Zul, di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Rabu (24/4).
Zul mengatakan, dari Monev yang digelar, pihaknya meminta masukan sekaligus mencari tahu penyebab keterlambatan penyerapan anggaran.
Walaupun dia menyadari di triwulan pertama, penyerapan anggaran kerap berjalan lambat, namun tetap harus diupayakan untuk terus berproses.
Lebih jauh dikemukakan, salah satu faktor penyebab lambannya penyerapan anggaran di triwulan 1 karena adanya proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Apalagi bagi OPD-OPD yang anggarannya sangat besar seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU).
“Salah satu faktornya adalah pembuatan DPA yang memang posisinya, penandatanganannya rata-rata dibuat di akhir Januari baru rampung. Sehingga baru star di awal Februari,” kata Zul.
Dia pun berharap di triwulan kedua, seluruh OPD sudah bisa gaspool melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan untuk menggerakkan arus kas.
Dia mencatat OPD yang penyerapan anggarannya masih di bawah 5 persen adalah Dinas PU dan Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora).
“ OPD itu kan Pagu anggarannya tinggi. Kebanyakan infrastruktur. Kemudian penyusunan DPA agak lambat karena anggarannya besar. Butuh waktu untuk menyusun dan merampungkannya. Tapi tetap kita monitoring ini semua,” imbuhnya.
Khusus untuk seluruh kegiatan OPD yang masuk program prioritas Wali Kota Makassar, kata Zul, Bappeda akan membuat sesi Rapat Koordinasi secara khusus agar tetap menjadi perhatian bersama. (rhm)
