Pengadaan Bukperdes Diduga Salahi Juknis

TAKALAR, BKM — Program pengadaan Buku Perpustakaan Desa (Bukperdes) yang menggunakan Dana Desa (DD) tahun 2016 sebesar Rp25 juta perdesa diduga menyalahi petunjuk teknis (juknis) Peraturan Kementrian Desa (Permendes) Nomor 8 tahun 2016 tentang regulasi penyaluran dana desa.
“Pengadaan Buku Perpustakaan Desa tidak ada dalam regulasi penyaluran dana desa dan pengadaan ini jelas bertentangan dengan permendes,” kata salah satu tenaga pendamping desa, yang minta identitasnya disembunyikan, Jumat (17/6).
Bahkan menurut tenaga pendamping desa tersebut, empat point yang dapat dibiayai oleh dana desa antara lain, pembangunan.desa, pembinaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan.pemberdayaan.masyarakat,” Hanya empat secara garis besar yang dapat dibiayai oleh dana desa, diluar dari empat point tersebut adalah pelanggaran yang berpotensi merugikan Negara.” Tandasnya.
Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (KBPMDK) Kabupaten Takalar, H Andi Guntur Hakim yang dikonfirmasi mengaku tak tahumenahu terkait adanya program pengadaan Bukperdis.
“Saya belum mengetahui ada program seperti itu, bahkan bidang yang menaungi penyaluran dana desa juga belum melaporkan, bisa saja ada oknum yang bermain mengatas namakan instansi kami,” kilah Andi Guntur. (ari-ril)