PAREPARE, BKM — Pj Wali Kota Parepare, Akbar Ali memuji langkah penyidik Polda Sulsel dalam melakukan penegakan hukum di Kota Parepare. Hal itu disampaikan Akbar menyikapi penyitaan sejumlah dokumen oleh tim penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel di Kantor Wali Kota Parepare, Jumat (19/7) malam.
”Kami di Pemkot memberikan dukungan kepada pihak kepolisian dalam penegakan hukum, terlepas dari kasus hukum apa pun,” ujar Akbar Ali, Sabtu (20/7).
Akbar membeberkan, penggeledahan yang dilakukan polisi itu sebelumnya sudah melalui SOP dan disampaikan melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare. “Jelas kami tahu karena itu sesuai SOP, dan pihak kepolisian memahami itu. Sesuai SOP, sebelum pengeledahan kepolisian telah lebih dahulu menyampaikan itu ke kami melalui Sekkot,”bebernya.
Dia juga mengaku siap bersinergi dengan kepolisian apabila ada anggota ASN dari Pemkot yang ingin dimintai keterangan terkait pengusutan kasus yang diusut oleh penyidik.
“Kalau ada ASN yang mungkin dibutuhkan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan, saya sebagai pemerintah tentunya akan bersinergi,” ungkapnya.
Sebelumnya tim penyidik dari Subdit III Tipikor Polda Sulsel menggeledah gudang arsip di kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare. Penyidik berhasil membawa sejumlah dokumen yang dibutuhkan terkait penyidikan dan pengembangan kasus korupsi Dinas Kesehatan Kota Parepare.
Kepala Subdit III Tipikor Polda Sulsel Hendrawan membenarkan penyidikan tersebut terkait korupsi dana Kesehatan Kota Parepare yang merugikan negara sebesar Rp 6,3 miliar pada tahun 2017-2018.
Pada kasus itu, pejabat Pemkot seperti eks Kepala Dinas Kesehatan dr Muh Yamin, eks Kepala Badan Keuangan Daerah Jamaludin Ahmad dan Eks Kepala Bappeda Syahrial Djafar sudah menjalani hukuman penjara.
Namun masih ada sejumlah nama yang disebut-sebut terlilit dalam pusaran kasus itu telah menjalani pemeriksaan polisi di Polda Sulsel pada Juni lalu, seperti pengusaha Papua Hamzah, eks Kepala Satpol-PP Muhammad Ansar. (mup/C)
