BELOPA, BKM — Sebanyak 35 anggota DPRD Luwu periode 2024-2029 resmi dilantik. Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL) ‘menantang’ para wakil rakyat Luwu yang baru saja dilantik untuk segera menggelar rapat dengar pendapat (hearing) Pj Bupati Luwu terkait surat KASN yang sampai hari ini belum dilaksanakan.
Koordinator FP2KEL, Ismail Ishak kepada BKM, Rabu (4/9) mengungkapkan pihaknya meminta para wakil rakyat bersifat kritis serta melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja eksekutif Pemerintah kabupaten Luwu
“Saat ini sudah ada 35 orang wakil rakyat Kabupaten Luwu dilantik. Kami harapkan mereka betul-betul mengawal aspirasi masyarakat untuk mengoptimalkan pelayanan publik, kami meminta lembaga DPRD Luwu segera melakukan RDP dengan Pj Bupati Luwu terkait surat edaran KASN yang dilayangkan ke Pj Bupati Luwu,” ungkap Ismail.
Ismail mengatakan, pengawasan terhadap evaluasi kinerja pejabat OPD itu penting karena menyangkut optimalisasi pelayanan publik. Disisi lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah bersurat ke Pj Bupati Luwu untuk melakukan evaluasi kinerja dengan melakukan pengisian jabatan yang kosong dan melakukan rotasi pejabat yang sudah melebihi lima tahun dalam jabatannya Surat Edaran KASN Nomor 2 Tahun 2024 yang ditetapkan 30 Juli 2024.
“Dalam surat KASN dinyatakan, apabila dalam sebuah instansi Pemkab terdapat jabatan tinggi pratama yang kosong, maka harus dilakukan pengisian paling lambat 1 bulan sejak surat KASN ditetapkan. Saat ini kami lihat ada beberapa jabatan yang kosong di lingkup Pemkab Luwu, namun hingga saat ini belum ada kebijakan yang diambil oleh Pj Bupati Luwu,” jelas Ismail.
Ismail mengatakan, evaluasi kinerja pejabat OPD Luwu perlu dilakukan mengingat banyaknya permasalahan yang terjadi dalam aktivitas pemerintahan daerah Apalagi, saat ini, permasalahan tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran, stunting yang tinggi, inflasi serta masalah ketahanan pangan,”tukas Ismail. (rls)
