SOPPENG, BKM — Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng launching Universal Health Coverage (UHC) Tingkat Kabupaten Soppeng di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (3/10). Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Hj Andi Maria Razak mengatakan tujuan umum kegiatan ini yaitu terwujudnya UHC pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Soppeng.
Menurut Andi Maria sebagai komitmen Pemkab dalam penyediaan kepastian jaminan kesehatan bagi warga Pemkab Soppeng. Peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menjamin keberlangsungan program JKN di Kabupaten Soppeng.
Menurutnya, perwujudan dari komitmen kita untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat Soppeng, salah satunya dengan melakukan launching UHC yang telah mencapai per 1 September dengan keaktifan peserta sebesar 78,2 persen.
”Total peserta yang berhasil didaftarkan sebagai peserta JKN sebanyak 254 jiwa sejak awal UHC dengan diagnosa penyakit yang cukup beragam seperti pasien butuh operasi, cuci darah, melahirkan, dll. Semua telah diselesaikan dalam waktu satu hari sehingga peserta dapat segera tertangani di fasilitas pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun di RS,” ujar Andi Maria Razak.
Kepada Bupati Soppeng Kaswadi Razak, Andi Maria menyampaikan saat ini sudah terbentuk grup WhatsApp (WA) Tim Pembina dan PIC UHC Soppeng dimana tim ini bekerja 24 jam dalam merespon setiap kasus yang ditemukan oleh PIC Puskesmas, RS maupun PIC dari Desa/Kelurahan. Data pasien tersebut kemudian diasesment oleh PIC Dinas Sosial.
”Jika menemukan masalah terkait NIK maka diselesaikan oleh PIC Dukcapil. Berkas yang memenuhi syarat disampaikan ke BPJS Kesehatan melalui grup dan langsung diaktifkan saat itu juga sehingga pasien bisa langsung ditangani di faskes dengan status kepesertaan aktif,”harapnya.
Jadi proses pengaktifan dan pendaftaran peserta baru dilakukan oleh para PIC UHC dan BPJS Kesehatan secara online melalui grup WA tanpa keluarga pasien bergerak meninggalkan tempat.
Smenetara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone, Indira Azis Rumalutur menyampaikan
penyelenggaraan program nasional dimulai pada tahun 2014 dilandasi UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan.
Amanah untuk mencapai UHC tertuang pada RPJMD 2020-2024 yang menetapkan wilayah Indonesia diharapkan mampu mencapai cakupan UHC di angka paling sedikit 98 persen. Sejauh ini Pemkab Soppeng telah melakukannya secara tuntas cakupan tersebut.
”Berbicara tentang UHC kita tidak hanya membicarakan kepesertaannya saja tapi pada hakikatnya UHC ini adalah mendapatkan layanan yang komprehensif dan bermutu tanpa terhambat dengan masalah finansial,” tandas Indira.
Oleh karena itu seluruh jajaran stakeholder di Soppeng agar dapat memberikan layanan yang paripurna kepada masyarakat Soppeng. Karena dukungan dari pemerintah baik pusat, provinsi terutama dari Pemkab merupakan komponen kunci untuk mensukseskan program strategis nasional ini.
Bupati Soppeng, HA Kaswadi Razak mengatakan program ini merupakan wujud komitmen sejak awal masa pengabdian kami untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan akses kesehatan yang mudah dan terjangkau. Walaupun program ini baru dapat kami wujudkan diakhir masa jabatan kami. (ono/C)
