BULUKUMBA, BKM — Badan Pusat Statistik (BPS) Bulukumba merilis data Indikator Makro Kabupaten Bulukumba. Terbaru, angka Kemiskinan Bulukumba menurun mencapai 6,71 persen per Maret 2024. Angka ini turun dari tahun 2023 sebesar 7,22 persen.
Kepala BPS Kabupaten Bulukumba, Herbudiman Suandy pada Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan ke III Lingkup Pemkab Bulukumba menyampaikan persentase penduduk miskin mengalami penurunan sejak 2021 hingga 2024. Artinya, baik secara jumlah maupun persentase, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba.
Dikatakan Kabupaten Bulukumba menempati posisi ke-6 dengan persentase kemiskinan terendah di Sulsel, posisi ini sama pada Maret 2023. Meski posisi ke-6 terendah, tambahnya, Bulukumba menempati posisi pertama dengan kemiskinan terendah di wilayah Selatan yang terdiri dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai dan Kepulauan Selayar. Bahkan untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bulukumba berada pada posisi terendah di Sulsel.
Menurutnya dengan APBD sekitar Rp1,6 triliun, Kabupaten Bulukumba memiliki progres yang sangat baik. “Secara pribadi saya mengapresisasi kinerja Pemkab Bulukumba. Di tempat saya sebelumnya yang jumlah APBD-nya lebih besar tapi capaiannya tidak sama dengan Bulukumba,” ungkap Herbudiman di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (28/10).
Herbudiman juga memaparkan tiga indikator makro lainnya seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi. Secara umum kelima indikator tersebut menunjukkan capaian yang positif. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,81 persen tahun 2022 menjadi 4,11 persen tahun 2023. Konstribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih didominasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 37,59 persen, disusul sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 16,59 persen dan konstruksi 11,53 persen.
Sektor konstruksi ini mengalami pertumbuhan cukup besar sebesar 10,77 persen, hanya kalah pada jasa lainnya yaitu sektor pariwisata yang tumbuh sebesar 11,64 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Bulukumba dalam kondisi baik. Ini bisa dilihat dari PDRB yang juga ditopang oleh sektor perdagangan, industri pengolahan dan jasa. Dikatakan, jika ada daerah yang jasa dan manufakturnya besar, maka dapat dikatakan daerah itu maju.
“Ini Bulukumba sedang menuju ke sana (daerah maju),” imbuhnya.
Hal lainnya yang diukur dalam indikator makro suatu daerah adalah IPM. Sederhananya, IPM itu dapat diartikan bagaimana suatu daerah membangun manusianya. Sehatkah dia, pintarkah dia, dan sejahterakah dia? Data BPS menunjukkan, IPM Bulukumba tiga tahun terakhir terus meningkat. Tahun 2021 sebesar 72,02, tahun 2022 sebesar 72,75, dan tahun 2023 sebesar 73,64.
Angka IPM diambil dari indikator Umur Harapan Hidup saat Lahir sebesar 74,01 tahun, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 8,26 tahun, Harapan Lama Sekolah sebesar 13,43 tahun, dan Pengeluaran Riil per Kapita masyarakat per tahun yang disesuaikan sebesar Rp11.392.000
Angka IPM 73,64 pada tahun 2023 ini masuk pada IPM Level Tinggi dan menempatkan Bulukumba pada posisi ke-9 teratas capaian IPM di antara 24 kabupaten kota di Sulsel.
Sementara itu, untuk data Inflasi per September 2024, Bulukumba berada pada posisi terendah di Sulawesi Selatan sebesar 0,03 persen (m-to-m) dan 1,35 persen (y-to-y). Diketahui, Kabupaten Bulukumba dalam tiga tahun terakhir ini, selalu menempati posisi 10 besar inflasi terendah di Indonesia.
”Kita bisa pastikan bahwa BPS ini lembaga independen dalam menyajikan data. Insya Allah data yang kami berikan sudah jelas.” ungkapnya.
Sekkab Bulukumba Muh Ali Saleng, mengungkapkan data BPS pada dasarnya memotret kondisi kehidupan di Kabupaten Bulukumba dalam beberapa tahun terakhir. Tidak ada keraguan di dalamnya, karena BPS adalah lembaga independen dan mandiri yang ditugaskan negara mengolah data statistik yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah di semua tingkatkan.
“Tidak main-main, yang pasti data dari BPS Bulukumba dilaporkan ke BPS Pusat,” bebernya.
(rls)
