JENEPONTO, BKM — Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri didampingi Pj ketua TP PKK Kabupaten Jeneponto, menghadiri acara launching Posyandu Era Baru dengan layanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Launching ini diselenggarakan secara daring melalui zoom meeting oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, pada Rabu (6/11). Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Sulawesi Selatan dan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas layanan Posyandu di seluruh wilayah provinsi.
Acara launching di Kabupaten Jeneponto diadakan di Posyandu Kembang Melati, Desa Bungeng, Kecamatan Batang. Launching ini juga dihadiri para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait SPM, camat Batang, Kepala Puskesmas Togo-togo, serta seluruh kader Posyandu di Desa Bungeng.
Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan, dengan hadirnya Posyandu Era Baru ini, pelayanan yang diberikan tidak hanya terbatas pada layanan kesehatan.
Namun juga diperluas untuk mencakup bidang lain sesuai SPM. Seperti pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.
”Posyandu Era Baru ini menjadi upaya untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai layanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam satu tempat, yakni Posyandu,” ungkapnya.
Program Posyandu Era Baru ini diluncurkan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, yang mengatur bahwa Posyandu tidak hanya menjadi pusat layanan kesehatan. Namun juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan penting lainnya.
Pj Bupati Jeneponto, Junaedi Bakri, turut mengajak seluruh masyarakat dan pihak terkait untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Posyandu Era Baru ini.
”Mari kita sukseskan bersama-sama pelaksanaan Posyandu Era Baru, agar manfaat dari layanan Posyandu ini semakin luas dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Termasuk pemerintah desa dan kelurahan,” harapnya.
Dengan kehadiran Posyandu Era Baru, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dapat lebih mudah dan merata. Sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan yang holistik dan terintegrasi untuk kesejahteraan masyarakat. (rls)
