Wali Kota Minta SKPD Prioritaskan Gender

PAREPARE, BKM — Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKB-PP) Kota Parepare menggelar pelatihan program penganggaran responsif gender (PPRG) bagi perencana keuangan SKPD lingkup Pemkot Parepare Tahun Anggaran 2016, di Hotel Grand Star, Selasa (28/6).
Pelatihan digelar guna mengukur isu gender dari pembangunan sebuah kota terhadap penyetaraan gender sehingga diharapkan penganggaran yang juga berbasis gender ini. Kegiatan ini dibuka Wali Kota Parepare, HM Taufan Pawe, didampingi Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, dr Hj Andi Besse Dewagong dan Asisten Bidang Ekbang dan Kesra, Drs Mustafa.
Wali Kota Parepare dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan pelatihan ini karena terkait dengan isu gender yang dianggap sebagai isu yang sangat sentral akhir-akhir ini. “Pelatihan ini sangat bernilai dihadapan Pemerintah Kota dan sangat penting bagi saya, karena saya memang sangat care dan intens dengan pemberdayaan perempuan. Apalagi baru-baru ini saya diundang sebagai satu-satunya kepala daerah menjadi pembicara skala nasional karena dianggap telah berhasil memberdayakan perempuan dalam menekan angka kemiskinan”, tuturnya.
Menurut Taufan, dalam menata kehidupan ini perempuan memang harus mendapat tempat, apalagi kesadaran kaum perempuan akan kesetaraan gender semakin meningkat. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak yang tidak hanya diperuntukan bagi para laki-laki, namun perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya.
“Isu kesetaraan gender harus sejalan dan selaras dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu saya minta agar para peserta pelatihan ini betul-betul menyerap materi dari narasumber yang ada. Saya ingin, bagaimana proses penyelenggaraan pemerintahan ini dapat melahirkan suatu grand design program dan kegiatan di SKPD, yang harus ada menonjol tentang gender”, terangnya.
Taufan meminta pada seluruh peserta pelatihan agar berpikir lebih komprehensif untuk mendapatkan hasil terkait isu penyetaraan gender dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. (smr/C)