RAPAT koordinasi penanganan bencana hidrometeorologi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. Pertemuan yang digelar di kantor Gubernur Sulsel yang dihadiri Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan, Sekretaris Provinsi Sulsel,Jufri Rahman, Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kapolda, Forkopimda, serta seluruh wali kota dan bupati se-Sulsel, Kamis (2/1).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah pengendalian potensi bencana berdasarkan kajian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Sulawesi Selatan.
BMKG melaporkan bahwa 16 wilayah di provinsi ini mengalami bencana banjir, sehingga kesiagaan darurat perlu ditingkatkan, khususnya di awal tahun 2025.
Menko PMK, Pratikno, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan senilai Rp 14 miliar melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.
“Rapat ini juga membahas usulan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, baik yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, sebagaimana disampaikan Kepala BNPB,” jelas Pratikno.
Kepala BMKG menambahkan bahwa potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi, diperkirakan meningkat pada periode Januari hingga Februari 2025.
Beberapa wilayah rawan meliputi Takalar, Gowa, Makassar, Maros, Pangkep, Barru, serta sebagian kecil Luwu Utara dan Luwu Timur.
“Khusus Kabupaten Bone, wilayah Bontocani dan Tellulimpoe diprediksi mengalami curah hujan sangat tinggi pada 1-10 Januari 2025,” paparnya.
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir dan dampak cuaca ekstrem.
Ia menegaskan pentingnya kesiapan menghadapi bencana dan memastikan keselamatan warga.
“Bencana banjir telah merendam sejumlah wilayah dan menyebabkan kerusakan infrastruktur, termasuk akses jalan yang terputus. Kami akan terus memantau kondisi ini dan memastikan evakuasi masyarakat berjalan lancar,” kata Yasir.
Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan, menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk bertindak cepat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Langkah terpadu ini, menurutnya, bertujuan untuk mengurangi dampak yang dirasakan masyarakat akibat bencana.
“Kita akan terus bergerak cepat dan memastikan semua pihak terlibat dalam upaya penanganan,” tegas Prof Zudan.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu meminimalkan risiko bencana yang semakin meningkat seiring puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2025. (jun)
