MAKASSAR, BKM–Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan memastikan seluruh logistik untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilwali Kota Palopo telah tiba dan siap untuk didistribusikan sesuai jadwal.
“Logistik sudah di Kota Palopo, semua clear. Distribusi akan dilakukan sehari sebelum pencoblosan,”kata Komisioner KPU Sulsel, Marzuki Kadir, Selasa (22/4).
Ia menegaskan bahwa seluruh logistik, termasuk surat suara, telah diterima dan akan segera disebar sesuai tahapan. Surat suara PSU Pilwali Palopo sendiri tiba pada 17 April 2025, terdiri dari 65 dus berisi 2.000 lembar dan 1 dus berisi 844 lembar, disaksikan langsung oleh Koordinator Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Sulsel.
Proses sortir dan pelipatan (sorlip) surat suara dimulai pada Senin (21/4) lalu, di Gudang Logistik KPU Palopo. Setelah tahapan ini rampung, logistik akan menjalani proses pengecekan ulang (by-checking) sebelum didistribusikan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Biasanya pelipatan dua jenis surat suara memakan waktu sekitar empat hari. Tapi karena PSU ini hanya untuk pemilihan wali kota, diperkirakan selesai dalam tiga hari,” ujarnya.
Logistik, termasuk surat suara cadangan, didistribusikan berdasarkan data pemilu sebelumnya, ditambah 2,5 persen per TPS sesuai ketentuan.
Marzuki menjelaskan, spesimen surat suara PSU kali ini berbeda dari sebelumnya. Hal ini mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi dasar pelaksanaan PSU di Palopo. “Surat suara kali ini mencantumkan keterangan khusus PSU Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Ia menambahkan, jumlah pasangan calon tetap, namun terdapat perubahan pada nama calon wali kota.
KPU Sulsel memastikan seluruh tahapan PSU akan dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, dan sesuai regulasi.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menyampaikan bahwa badan adhoc penyelenggara PSU telah resmi dilantik sejak bulan lalu, meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Palopo. “Ini sebagai tindak lanjut dari putusan MK terkait perselisihan hasil Pilkada Palopo,” jelasnya.
Hasbullah menegaskan bahwa KPU tidak akan ragu menindak tegas penyelenggara yang melanggar tugas dan tanggung jawab. Ia menyebut PSU ini sebagai momentum konsolidasi demokrasi untuk menghadirkan pemimpin yang membawa kesejahteraan bagi Kota Palopo.
“Keberhasilan PSU sangat bergantung pada integritas penyelenggara dan sportivitas peserta. Karena itu, semua pihak harus berkomitmen untuk bersaing secara sehat,” tegasnya.
Dari hasil evaluasi terhadap penyelenggara Pilkada 2024, beberapa anggota PPK dan PPS masih memenuhi syarat dan kembali dilantik. Adapun yang tidak memenuhi kriteria diganti dengan personel baru.
“Sebanyak 45 anggota PPK dan 143 anggota PPS telah resmi dilantik, masing-masing kecamatan diisi oleh lima orang,” pungkasnya. (jun/rif)
