PINRANG, BKM — Wakil Bupati Pinrang, H Sudirman Bungi membuka kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Pinrang yang dirangkai sosialisasi update Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Ruang Pola Kantor Bupati Pinrang, Rabu (24/4).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pinrang, Agurhan Madjid, dalam laporannya menjelaskan rencana penyesuaian NJOP telah lama dirancang, namun sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 yang memberi dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
Agurhan menyebutkan bahwa penyesuaian NJOP ini merupakan bentuk tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan dukungan legislatif sebagai strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor PBB-P2. Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi PAD sebagai respons terhadap menurunnya dana transfer pusat akibat kebijakan efisiensi belanja dari pemerintah pusat.
“Optimalisasi PAD menjadi langkah strategis kita bersama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegas Agurhan.
Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor, mulai dari para camat, kepala desa/lurah, hingga kolektor pajak dalam mendukung efektivitas pengelolaan PBB-P2 serta pemungutan Opsen PKB dan BBNKB.
“Pengelolaan pajak tidak bisa dilakukan secara parsial. Semua unsur, mulai dari jajaran pemerintahan hingga pelaksana teknis di lapangan, harus bergerak bersama untuk memastikan pemungutan berjalan lancar dan akuntabel,” ujar Wabup Sudirman.
Dia juga mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, mengingat sektor pajak merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah.
“Jika seluruh elemen bersinergi dan bekerja optimal, maka PAD kita akan meningkat signifikan, yang pada akhirnya akan memperkuat keuangan daerah,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat memahami pentingnya penyesuaian NJOP dan penerapan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak, sebagai upaya bersama mewujudkan kemandirian fiskal dan percepatan pembangunan di Kabupaten Pinrang. (ady/C)
