MAKASSAR, BKM–Partai Demokrat angkat suara terkait janji politik pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia).
Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah komitmen penghapusan iuran sampah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sejumlah warga mulai mempertanyakan kapan janji tersebut akan direalisasikan. Menyikapi dinamika itu,
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury Dharwis, meminta semua pihak untuk tidak mendesak realisasi program yang belum memiliki dasar hukum yang kuat.
Menurutnya, kritik dari kalangan DPRD adalah hal wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun perlu disadari, kepala daerah terpilih belum memiliki andil dalam proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025, yang menjadi acuan pelaksanaan program pemerintahan.
“Kita harus jernih melihat persoalan ini. Jangan sampai dorongan untuk menepati janji politik justru menjerumuskan kepala daerah pada tindakan yang menyalahi aturan. Pemerintahan berjalan berdasarkan hukum, bukan hanya niat baik,” tegasnya, Kamis (22/5).
Ia menegaskan, program seperti penghapusan iuran sampah harus melalui proses perencanaan, penganggaran, dan pembentukan regulasi yang sah. Tanpa fondasi hukum tersebut, pelaksanaannya bisa dianggap sebagai pelanggaran.
Andi Januar juga menyampaikan bahwa Fraksi Partai Demokrat di DPRD Kota Makassar telah diberi arahan untuk aktif menjembatani komunikasi antarfraksi guna mendukung program prioritas pemerintahan Mulia. Fraksi juga diminta mendorong percepatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang akan menjadi dasar dari setiap kebijakan kepala daerah selama masa jabatan.
Lebih jauh, ia mengajak jajaran Pemerintah Kota Makassar dan tim teknis kepala daerah untuk membuka ruang informasi publik seluas-luasnya. Transparansi dinilai penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan seluruh proses pembangunan daerah berjalan sesuai koridor.
“Janji politik tidak bisa direalisasikan hanya dengan semangat. Harus ada kesiapan sistem, ketersediaan anggaran, dan dukungan regulasi. Fraksi pengusung harus berada di garda terdepan menjelaskan hal ini ke masyarakat,”tutupnya.(ita/rif)
