Dewan dan TNI AU Bersitegang

MAROS, BKM — Sejumlah legislator Maros angkat bicara terkait sikap pihak Landasan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin yang menutup akses Jalan Dakota.
Anggota Komisi III DPRD Maros Akbar Endra mengatakan, seharusnya Lanud Sultan Hasanuddin tidak mengurusi urusan Jalan Dakota karena Lanud punya tugas yang jauh lebih penting, yakni pertahanan udara.
Sedangkan Jalan Dakota yang saat ini berpolemik dan seiring ditutup oleh POM AU Lanud diserahkan ke pihak Lalu Lintas atau Dinas Perhubungan.
“Lanud harusnya tidak usah mengurusi Jalan Dakota karena tugasnya jauh lebih penting yakni pertahanan udara, memastikan tidak ada pesawat-pesawat asing yang melintas tanpa ijin di Langit Indonesia,” tegas Legislator Demokrat itu, Kamis (14/7).
Akbar menambahkan, Jalan Dakota yang saat ini ditutup oleh pihak Lanud agar diserahkan ke lalu lintas atau perhubungan. Apalagi jalan Dakota merupakan asset Pemkab Maros.
Jalan Dakota saat ini berpolemik menyusul ditutupnya jalan ini oleh Lanud. Padahal, jalan ini merupakan salah satu jalan alternatif untuk menghindari kemacetan Poros Maros-Makassar akibat pengerjaan Underpass Simpang Lima Bandara. Pengendara memprotes penutupan jalan ini karena telah membeli stiker Lanud sebesar Rp100 ribu untuk mobil dan Rp50 ribu untuk motor.
Kepala Seksi (Kasi) Penerangan dan Perpustakaan (Pentak) TNI AU Lanud Hasanuddin, Mayor Agus mengatakan, penjualan stiker dengan harga Rp100 rb tersebut dilakukan oleh oknum tertentu.
Stiker tersebut diperuntukan kepada warga yang memiliki kepentingan di dalam Kompleks Lanud, seperti warga yang berdomisili di dalam kompleks dan anak sekolah.
“Kami tidak pernah perjualbelikan stiker itu. Stiker itu itu khusus untuk warga di dalam dan anak sekolah dan orang yang punya kepentingan di Lanud,” katanya.
Stiker, kata dia, tidak berfungsi lagi di Lanud dan dalam waktu dekat akan diganti dengan model baru sehingga bisa didata ulang pengguna stiker.
Saat ini, warga yang melintas di Dakota membludak, padahal jumlah stikernya terbatas. Hal tersebut disebabkan adanya oknum yang memanfaatkan dan mencetak stiker khusus, mirip dengan aslinya sehingga diperjualbelikan.
Dia juga membantah melarang warga untuk melintas di Jalan Dakota, hanya saja jumlahnya dibatasi, lantaran Dakota juga sering padat. Lanud hanya menertibkan pengguna stiker.
“Kami tidak pernah melarang warga untuk melintas. Cuma kami tertibkan saja. Kalau ada yang darurat atau emergency silahkan melintas,” ujarnya.
Penertiban tersebut dilakukannya lantaran, sejumlah anak yang bersekolah di sekolah Angkasa. Dia menakutkan, pengendara menciderai anak sekolah tersebut.
Selain itu, AU juga menakutkan adanya penyusupan oleh oknum tertentu ke kompleks Lanud. Sementara, alat utama sistem pertahanan (alutsista) berada di dalam kompleks Lanud.
“Kami harus tahu siapa orang yang masuk. Saat ini banyak sekali orang yang masuk, tapi kami tidak tahu. Jangan sampai ada penyusup di areal pertahanan,” katanya.
Agus mengaku, Jalan Dakota adalah milik negara, namun dipercayakan kepada Lanud untuk dikelola guna kepentingan pertahanan. (ari/ril)