MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan di kawasan Barombong dan Tanjung Merdeka yang membutuhkan pembenahan.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke tiga sekolah sekaligus yaitu SD Inpres Barombong II, SD Bayang, dan SMPN 54 Makassar dimana fasilitas sarana prasarana yang jauh dari kata layak untuk para siswa.
Dalam kunjungan itu, rombongan legislatif memeriksa kondisi ruang belajar, toilet, dan sarana penunjang lainnya yang dinilai belum layak. Salah satu catatan serius adalah rasio toilet dan jumlah siswa yang tidak sebanding.
”Karena kalau kita melihat bahwa jumlah kepadatan penduduk Kelurahan Tanjung Merdeka dan Barombong itu sangat tidak bisa menyerap untuk ruang kelas yang ada. Sehingga untuk mengantisipasi jumlah anak yang tidak bisa bersekolah di kota Makassar, makanya harus kita siapkan sarana sekolah yang bisa menunjang, yang dimana tidak menyulitkan orang tua lagi bagaimana sekolah jauh dari rumah,” ungkapnya, Selasa (24/6).
”Di SD Bayang, hanya tersedia dua toilet untuk lebih dari 300 siswa. Ini sangat tidak ideal. Rasio toilet dan jumlah murid jauh dari standar kelayakan,” tambahnya.
Menariknya, lokasi ketiga sekolah itu berada dalam satu kawasan yang dinilai strategis. Melihat ketersediaan lahan dan lokasi yang berdampingan, Ari menyampaikan gagasan untuk membentuk satu kawasan sekolah percontohan yang terintegrasi.
”Kalau ini kita maksimalkan, bisa menjadi sekolah terpadu SD dan SMP pertama di Makassar. Ini akan sangat membantu warga, apalagi banyak anak di Kelurahan Tanjung Merdeka dan sekitarnya kesulitan mendapatkan sekolah dekat rumah,” jelasnya.
Menurut data yang dihimpun, SD Bayang memiliki 310 siswa dengan 12 rombongan belajar (rombel), SD Barombong II memiliki 300 siswa, dan SMPN 54 tercatat memiliki 345 siswa dengan total 11 rombel.
Legislator Fraksi NasDem Makassar ini juga menegaskan bahwa kondisi ini mencerminkan ketimpangan pemerataan fasilitas pendidikan. Ia menyoroti bahwa sistem domisili atau zonasi hanya bisa diterapkan adil jika fasilitas sekolah di semua wilayah setara dan memadai.
”Kalau kita ingin menerapkan sistem domisili dalam penerimaan siswa, maka pemerintah harus hadir dengan infrastruktur sekolah yang merata. Jangan sampai ada anak yang tidak bisa sekolah hanya karena keterbatasan ruang kelas,” tegasnya.
Untuk itu, Komisi D akan mengusulkan beberapa langkah konkret, di antaranya Penambahan ruang kelas baru, Pembangunan toilet tambahan, Pemasangan pagar pembatas sekolah untuk keamanan siswa dan Pemetaan kebutuhan sekolah baru di wilayah padat penduduk.
”Kita akan membangun pagar untuk kompleks sekolah ini mengingat bahwa anak-anak kita kan harus dijaga keamanannya sehingga memang harus ada pagar pembatas antara masyarakat warga dengan lingkungan sekolah yang ada,” ucapnya.
”Kita harus memastikan bahwa anak-anak itu semua mendapatkan pendidikan yang layak karena kalau sekolahnya tidak memenuhi standarisasi dari kelayakan sekolah itu kan sama saja dengan pemerintah kota tidak memberikan pemerataan pendidikan di Kota Makassar sehingga kalau kita menerapkan sistem domisili otomatis kita harus penuhi kebutuhan masyarakat yaitu kesetaraan sekolah di setiap sektor,” tutupnya. (ita)
