MAKASSAR, BKM–Dinamika dunia pendidikan di Kota Makassar kembali memanas. Keterbatasan daya tampung Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) menjadi isu strategis yang kini menyeret perhatian serius parlemen lokal.
Politisi Nasdem Makassar, melalui Komisi D, mendesak Pemerintah Kota agar tidak lagi menutup mata terhadap persoalan klasik yang terus berulang ribuan lulusan SD terkatung-katung tanpa kejelasan akses pendidikan.
Sekertaris DPD Nasdem Makassar, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak bisa lagi dijalankan secara reaktif dan parsial. Ia menyoroti ketimpangan tajam antara jumlah Sekolah Dasar (SD) dan SMP yang setiap tahun memunculkan gelombang kegelisahan di tengah masyarakat.
”Kalau bicara penambahan rombongan belajar (rombel), itu tidak serta merta bisa dilakukan. Ada regulasi yang melarang penambahan tanpa mekanisme yang jelas dari Kementerian,” tegas Ari Ashari, Minggu (6/7).
Politisi muda ini menekankan, aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait batas rombel harus dihormati, namun bukan berarti daerah bisa berlepas tangan. Ia mendesak agar Dinas Pendidikan melakukan pemetaan menyeluruh, termasuk memanfaatkan ruang-ruang kelas yang masih memungkinkan untuk ditambah rombel dengan tetap berkoordinasi dengan pusat.
”Kami sempat meminta agar dilihat dulu kondisi masing-masing sekolah. Kalau memang memungkinkan, ya ditambah, tapi tentu harus melalui jalur koordinasi dengan Kementerian. Kita tidak ingin ada aturan yang dilanggar,” ucapnya.
Lebih jauh, Ketua Komisi D DPRD Makassar melihat akar masalah terletak pada ketidakseimbangan kebijakan pendidikan yang selama ini tidak memperhitungkan proyeksi kebutuhan jangka panjang. Ia menilai Pemkot Makassar selama ini cenderung abai dalam membangun roadmap pendidikan yang mampu menjawab lonjakan jumlah lulusan SD tiap tahun.
”Kita sebagai wakil rakyat tentu ingin memastikan bahwa semua anak-anak di Kota Makassar mendapatkan akses pendidikan. Tapi kenyataannya, jumlah SD jauh lebih banyak dibanding jumlah SMP, dan ini menimbulkan persoalan baru tiap tahun,” ujarnya.
Dalam berbagai forum resmi, Komisi D DPRD Makassar telah berulang kali mengangkat isu ini. Bukan hanya sebatas perdebatan, dewan bahkan melempar wacana terobosan subsidi pendidikan bagi siswa miskin yang tak tertampung di sekolah negeri dengan memanfaatkan sekolah swasta yang ada.
Langkah ini, menurut Ari, tak sekadar opsi teknis, tetapi sebuah keputusan politik pendidikan yang harus dibangun atas dasar prinsip keadilan sosial. “Banyak sekolah swasta yang tersedia di Makassar, tapi kita tahu tidak semua orang tua mampu menyekolahkan anaknya di sana. Oleh karena itu, kami menanyakan ke pemerintah kota, apakah memungkinkan memberi subsidi pendidikan ke sekolah swasta yang ditunjuk,” kelasnya.
Kendati demikian, Ari realistis bahwa ide ini tak bisa serta-merta diimplementasikan. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah, kata dia, harus berdiri di atas landasan hukum, kajian fiskal, dan keadilan sosial.
”Kalau untuk realisasi tahun ini tentu belum bisa, karena kita bicara uang masyarakat. Harus dikaji betul. Kita harus kalkulasikan dulu berapa banyak anak lulusan SD yang tidak tertampung di sekolah negeri,” jelasnya.
Dalam kerangka berpikir politik, Ari juga menggarisbawahi perlunya pendekatan sosial-ekonomi berbasis kesadaran kolektif. Ia mendorong agar keluarga-keluarga mampu mulai membuka ruang bagi anak-anak dari keluarga pra sejahtera untuk mendapatkan prioritas di sekolah negeri.
”Bisa saja nanti ada pendekatan seperti itu. Tapi tentu semua harus melalui kajian yang mendalam, agar tidak menimbulkan ketimpangan baru,” katanya. (ita/rif)
