MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Demokrat Sulsel Andi Januar Jaury Dharwis memberikan respon terkait kebijakan untuk seluruh Kepala Dinas dan ASN yang diwajibkan menghafal Juz 30 Alquran.
Menurut Andi Januar Jaury Dharwis, tidak diragukan bahwa karakter spiritual merupakan bagian penting dalam membentuk birokrasi yang berintegritas. Dalam ajaran Islam, menghafal Juz 30 diyakini memperkuat kedekatan spiritual dan integritas pribadi. Prinsip-prinsip semacam ini sejatinya juga hadir dalam berbagai agama dan kepercayaan, dan merupakan nilai universal yang penting dalam membangun etika pelayanan publik di Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
“Namun sejarah dan kenyataan birokrasi kita juga mengajarkan bahwa nilai-nilai spiritual, jika tidak dibarengi dengan kepemimpinan yang visioner dan kapasitas teknis yang kuat, tidak akan cukup untuk membawa perubahan nyata. Apalagi jika sistem dan arah pembangunan belum tertata secara strategis,”jelasnya.
Sulawesi Selatan tengah berada dalam fase yang menentukan. Masyarakat masih menanti wujud nyata dari janji-janji pembangunan yang pernah dikampanyekan oleh kepala daerah. Namun hingga kini, dokumen strategis berupa Perda RPJMD belum selesai dibahas. Tanpa RPJMD, tidak ada legitimasi perencanaan formal yang bisa menjadi dasar realisasi janji-janji politik. Di saat bersamaan, keterbatasan fiskal juga mempersempit ruang gerak pemerintah dalam mewujudkan target-target makroekonomi yang telah ditetapkan.
Dalam konteks ini, menjadi penting untuk mempertanyakan secara objektif: apakah keterlambatan dan stagnasi ini terjadi karena lemahnya moral dan karakter ASN? Ataukah karena belum adanya strategi pembangunan yang rasional, terukur, dan berpihak pada kebutuhan konkret masyarakat?
Dijelaskan bila ASN yang memiliki kedalaman spiritual memang ideal, tetapi tanpa kepemimpinan yang mampu menerjemahkan nilai-nilai itu ke dalam kebijakan publik yang terukur dan efektif, birokrasi hanya akan terjebak dalam rutinitas. Sebaliknya, seorang pemimpin yang mampu menggabungkan nilai spiritual dengan kapasitas manajerial dan keberanian membuat keputusan strategis, akan mampu membawa daerah ini ke arah perubahan yang lebih substansial.
“Masyarakat tidak sedang menolak nilai-nilai religius dalam birokrasi. Justru sebaliknya, masyarakat berharap bahwa spiritualitas pejabat publik tidak berhenti pada simbolik atau seremoni, tetapi benar-benar diaktualisasikan dalam kinerja yang nyata dan berdampak,”jelas mantan Ketua Komisi C DPRD Sulsel ini.
Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, dibutuhkan model kepemimpinan yang tidak hanya saleh secara personal, tetapi juga mampu memimpin perubahan, menghadirkan kebijakan yang rasional, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat. Di situlah perpaduan antara spiritualitas, kompetensi, dan kepemimpinan menjadi sangat krusial. (rif)
