MAKASSAR, BKM–Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sulawesi Selatan, Yeni Rahman kembali menggelar reses masa persidangan III tahun anggaran 2024/2025 di Jalan Cakalang, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Senin (28/7).
Yeni Rahman mengakui adanya dilema antara kebutuhan ekonomi dan pelayanan publik “Satu sisi kita harus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi di sisi lain akses ke pelayanan kesehatan juga penting. Pasar perlu ditata agar rapi tanpa mengganggu akses jalan,”ucap Yeni Rahman.
Terkait SPMB, Yeni menyebut keterbatasan daya tampung SMA menjadi masalah utama.
“Daya tampung SMA tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP. Sistem domisili sering kali membuat siswa yang dekat sekolah justru tidak lolos. Kami sudah menyampaikan masukan kepada Dinas Pendidikan,”tegasnya.
Mantan Anggota DPRD Makassar ini juga menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang sering dipertanyakan warga.
“Data penerima bantuan berasal dari pusat berdasarkan usulan daerah. Persyaratan yang ada harus dipenuhi agar penyaluran tepat sasaran,”tuturnya.
Menyikapi lonjakan harga beras, Yeni mendorong pemerintah menyediakan beras murah.
“Beras merupakan kebutuhan pokok. Pemerintah diharapkan menghadirkan beras murah agar masyarakat terbantu. Kenaikan harga ini juga berdampak pada pengusaha makanan,”harapnya.
Selain menampung aspirasi, Yeni memperkenalkan budidaya maggot Black Soldier Fly (BSF) sebagai solusi pengelolaan sampah organik yang bernilai ekonomis.
“Maggot BSF dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir sekaligus menjadi sumber pendapatan tambahan. Teknologi ini bisa dimanfaatkan di tingkat rumah tangga maupun kelompok,”jelasnya.
Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 warga dan perangkat kelurahan. Reses menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait permasalahan di lingkungan mereka.
Sebelumnya, sekretaris Lurah Tabaringan, Djamaluddin, menyampaikan keluhan mengenai akses jalan menuju fasilitas kesehatan yang terhambat akibat keberadaan pasar dan kondisi jalan yang sempit.
“Akses ke tempat pelayanan kesehatan agak terhambat karena pasar dan jalannya kecil,” ujarnya.
Selain infrastruktur, warga juga menyoroti mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat SMA yang dinilai belum optimal. (rif)
