BULUKUMBA, BKM–Partai Gerindra Bulukumba berkomitmen memperjuangkan nasib kedai kecil tradisional di tengah maraknya ekspansi pasar ritel modern. Partai Gerindra menilai, pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan kedai milik rakyat.
“Catatan penting terkait maraknya ritel modern di Bulukumba. Tahu ndak, kalau izin ritel modern dipermudah?. Itu artinya ‘gadde-gadde’ tidak laku,” kata legislator Partai Gerindra, Syahruni Haris di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Bulukumba, Selasa (19/8).
Saat bersuara, Syahruni Haris sebagai juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bulukumba. Dia membacakan pandangan umum Fraksi Partai Gerindra terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bulukumba tahun anggaran 2025.
Syahruni Haris yang merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Bulukumba ini, menyebut kedai tradisional rakyat dengan istilah gadde-gadde. Dia menyatakan, pemerintah harus berpihak ke rakyat kecil.
“Maraknya ritel modern membuat orang malas belanja ke gadde-gadde, seperti membeli telur dan indomie. Orang senang masuk ruang ber-AC. Padahal telur dan indomienya sama,” kata Syahruni Haris.
“Kenapa kita biarkan rakyat kita sendiri menjerit.? Yang seharusnya ketika jajanannya laku, mereka bisa membeli kebutuhan pokok, membeli kebutuhan sekolah anak-anaknya. Sekali lagi ini penting kami suarakan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba ini, meminta pemerintah daerah mencermati ulang skema perizinan ritel modern. Meski memang sejauh ini, pemerintah daerah telah melakukan moratorium.
“Ini sangat penting, jangan sampai perizinannya dengan cara tidak sehat. Apalagi kalau sampai ada oknum-oknum dalam tanda petik yang bermain. Bisa berdampak pada kebocoran pendapatan,” ungkap Syahruni Haris.
Selain Gerindra, fraksi lain juga memberikan pandangan umum fraksi dengan masing-masing juru bicara, di antaranya Syamsir Paro (Fraksi Amanat Perjuangan), Andi Narni Nurintan (Fraksi Nasdem), Rizal Sarib (Fraksi PKS), Alkhaisar Jainar Ikrar (Fraksi PKB), Hj Hawatia (Fraksi Persatuan Demokrasi), dan Jusman (Fraksi Golkar).
Seusai pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD Bulukumba TA 2025.
Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf memberi jawaban mengenai evaluasi keberadaan toko-toko modern. Saat ini, pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan moratorium dan sementara melakukan pengawasan dan pengendalian melalui beberapa indikator penilaian khususnya ketaatan terhadap pajak dan retribusi daerah, kolaborasi dengan pelaku UMKM, pemberdayaan tenaga kerja lokal, kepatuhan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kepemilikan Nomor Induk Tempat Kegiatan Usaha bagi Pelaku Usaha yang terdaftar di Kabupaten Bulukumba.
Sekadar diketahui, rapat paripurna DPRD Bulukumba tentang pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Bulukumba TA 2025, serta jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah.
Rapat paripurna juga dihadiri Wakil Bupati Andi Edy Manaf, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, hingga para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Bulukumba.(ful/rif)
