MAKASSAR, BKM–Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Kepala Sekretariat dan Koordinator Sekretariat Bawaslu se-Sulsel dengan tema ‘Peningkatan dan Penyeragaman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan secara Akurat, Tertib, Efisien, Efektif, Objektif, Berkualitas, dan Akuntabel.’, Senin (1/9).
Rakor yang dipimpin Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, bersama Kepala Sekretariat Awaluddin Mustafa ini menekankan pentingnya penataan keuangan yang transparan dan tepat sasaran.
Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli menegaskan pentingnya pengendalian penggunaan anggaran yang tersisa. Menurutnya, setiap rupiah harus dikelola secara efektif dan efisien demi mendukung capaian program Bawaslu.
“Terkait laporan, kami berharap ada penyajian yang lebih progresif. Tidak hanya administratif, tetapi juga mampu menggambarkan masukan masyarakat terhadap lembaga ini. Harapannya, ke depan kita bisa lebih progresif dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan,”tegasnya.
Sementara itu dalam arahannya, Awaluddin Mustafa menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari koordinasi dengan Sekjen Bawaslu RI, termasuk pembahasan mengenai penyesuaian struktur di beberapa daerah. Terkait hal tersebut, Ia masih menunggu perkembangan dari koordinasi selanjutnya.
Ia juga menyoroti kendala terkait dokumen Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL), dan Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) yang masih dalam proses revisi di Kanwil.
“Kami berharap SP2AL dan SP4AL segera diselesaikan. Kendala yang ada harus disampaikan agar bisa segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Selain itu, Awaluddin juga mengingatkan agar daerah yang belum menuntaskan kegiatan penguatan kelembagaan segera melaksanakannya. Setelah itu, perlu dilakukan identifikasi sisa anggaran untuk menopang program yang belum terlaksana.
Melalui rapat ini, Bawaslu Sulsel meneguhkan komitmen untuk mengelola keuangan lembaga secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas layanan publik, sehingga pengawasan pemilu dapat berjalan lebih baik dan dipercaya masyarakat. (rif)
