SINJAI, BKM – Komitmen Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih kembali ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Selatan Tahun 2025. Pertemuan ini berlangsung di ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (16/10/2025).
Rakor yang digelar Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, para kepala daerah, pimpinan DPRD, serta pejabat pengawasan internal dari seluruh kabupaten/kota di Sulsel.
Dalam pemaparannya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kembali mengingatkan pentingnya membangun pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Ia menyoroti masih adanya praktik korupsi yang ditemukan di lingkungan pemerintah daerah.
“Korupsi kerap menghambat pembangunan daerah. Ini yang saya tekankan pentingnya membangun pemerintahan yang bersih atau good governance,” ujar Johanis.
Ia menambahkan, langkah pencegahan sejak dini merupakan strategi utama demi menjaga integritas penyelenggara negara. Melalui rakor ini, KPK ingin mendorong lahirnya kesadaran dan komitmen kuat seluruh kepala daerah dalam penguatan sistem pengawasan.
“Apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya pencegahan. Kami ingin memastikan tidak ada penyelenggara negara yang terjebak dalam tindak pidana korupsi. Pencegahan lebih dini seperti ini penting kami lakukan,” tegasnya.
Johanis juga berharap hubungan kerja antara KPK dan pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan semakin solid, khususnya dalam membangun sistem tata kelola yang efektif, bersih, dan transparan.
Bupati Sinjai hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Andi Jusman, Sekretaris Daerah Andi Jefrianto Asapa, dan Inspektur Daerah Andi Adeha Syamsuri. Kehadiran ini menjadi bentuk dukungan penuh Pemkab Sinjai terhadap penguatan sistem antikorupsi dan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
