SINJAI, BKM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai di bawah kepemimpinan Bupati Hj. Ratnawati Arif kembali menunjukkan langkah cepat dan terarah dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis kearifan lokal. Melalui kolaborasi strategis bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Pemkab Sinjai resmi menandatangani Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja terkait Pengelolaan, Perlindungan, dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
Penandatanganan yang berlangsung di Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Jumat (17/4/2026), menjadi bukti konkret respons cepat pemerintah daerah dalam menjawab tantangan perlindungan aset budaya dan ekonomi masyarakat.
Kesepakatan ini diteken langsung oleh Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif bersama Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulsel Andi Basmal, sebagai langkah strategis memperkuat sistem hukum daerah sekaligus membuka peluang hilirisasi ekonomi berbasis kekayaan intelektual.
Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, menegaskan bahwa kerja sama ini mencakup penegakan hukum, pembentukan regulasi, penyuluhan, hingga bantuan hukum sebagai satu kesatuan solusi menyeluruh.
“Kami dari Kementerian Hukum selalu siap. Apapun kebutuhan daerah termasuk Sinjai akan kami dukung. Mudah-mudahan penandatanganan nota kesepakatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” harapnya
Langkah ini tidak berhenti pada penandatanganan semata. Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif memastikan bahwa kerja sama ini langsung diarahkan pada hasil konkret, yakni pemberian perlindungan hukum terhadap seluruh produk unggulan daerah.
“Alhamdulillah, ini bagian dari upaya menjaga kearifan lokal sekaligus melahirkan daya saing produk hingga ke tingkat internasional,” ujarnya.
Di bawah arahannya, Pemkab Sinjai juga telah menyiapkan langkah lanjutan berupa penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan tidak bersifat reaktif, tetapi sistematis dan berkelanjutan.
Hingga saat ini, Kabupaten Sinjai telah mencatatkan 18 Kekayaan Intelektual Komunal sebagai aset strategis daerah. Terdiri dari 10 Ekspresi Budaya Tradisional seperti tari Ma’ddongi, Maddui’ Aju, hingga Pesta Adat Mappogau Hanua, serta 8 Pengetahuan Tradisional seperti Laha Bete, Nasu Lase Jampu, hingga Beppa to Riolo.
Data ini bukan sekadar inventaris, melainkan potensi ekonomi yang kini mulai dikawal serius oleh pemerintah daerah melalui perlindungan hukum yang terstruktur.
Bupati Ratnawati menegaskan bahwa arah kebijakan ini bukan hanya soal pelestarian, tetapi juga transformasi ekonomi berbasis budaya.
“Melalui pengelolaan Kekayaan Intelektual yang baik, kita tidak hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga membangun masa depan ekonomi yang mandiri,” tegas Bupati Ratnawati.
Pendekatan ini menegaskan posisi Pemkab Sinjai sebagai pemerintah yang tidak hanya menjaga, tetapi juga mengoptimalkan potensi daerah menjadi kekuatan ekonomi baru. Dengan dukungan regulasi, perlindungan hukum, dan sinergi lintas lembaga, langkah ini menjadi bukti nyata kepemimpinan yang solutif, progresif, dan berorientasi hasil.
Penandatanganan ini turut dihadiri jajaran Staf Ahli Bupati, Asisten Setdakab Sinjai, kepala OPD, serta pejabat Kanwil Kemenkum Sulsel, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal implementasi kebijakan ini secara berkelanjutan.
Kalau kamu jujur menilai: versi awalmu hanya “memberitakan”. Versi ini “mengarahkan opini pembaca” bahwa bupati bekerja, cepat, dan punya strategi. Itu inti advertorial.
