MAKASSAR, BKM — Suasana Lapangan Karebosi, Selasa (23/6), menjadi saksi berakhirnya penantian panjang dunia pendidikan Kota Makassar.
Setelah hampir satu dekade posisi kepala sekolah banyak diisi oleh pelaksana tugas (Plt), sebanyak 369 kepala sekolah tingkat SD dan SMP akhirnya resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Momen bersejarah itu berlangsung khidmat sekaligus emosional. Di tengah barisan ratusan kepala sekolah yang mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) berwarna hitam, tak sedikit guru yang tampak menahan haru. Bahkan, beberapa di antaranya tak kuasa membendung air mata saat harus melepas kepala sekolah lama yang mendapat amanah baru.
Sejak pagi, Lapangan Karebosi dipenuhi para kepala sekolah yang akan dikukuhkan. Pemandangan menarik terlihat dari perbedaan warna hijab yang dikenakan peserta perempuan. Kepala sekolah SD tampil dengan hijab merah muda, sementara kepala sekolah SMP mengenakan hijab biru, menghadirkan warna tersendiri dalam prosesi pengukuhan tersebut.
Pengukuhan massal ini menjadi salah satu langkah besar Pemerintah Kota Makassar dalam menata kembali tata kelola pendidikan. Dari total 369 kepala sekolah yang dikukuhkan, terdiri atas 314 kepala sekolah SD dan 55 kepala sekolah SMP.
Dalam sambutannya, Munafri mengaku bersyukur karena salah satu persoalan yang selama ini membayangi dunia pendidikan akhirnya dapat diselesaikan.
“Hari ini kita mencatat sejarah baru. Setelah kurang lebih 10 tahun, pengukuhan kepala sekolah secara definitif akhirnya kembali dilaksanakan,” ujarnya.
Menurut Munafri, jabatan kepala sekolah bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah besar yang akan menentukan arah pendidikan di masing-masing sekolah. Karena itu, ia meminta seluruh kepala sekolah yang baru dikukuhkan menjaga integritas dan menjadi teladan bagi seluruh warga sekolah.
“Kalian adalah cerminan wajah pendidikan Kota Makassar. Kalian adalah panutan. Jabatan ini bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu juga mengingatkan bahwa tugas pertama yang harus segera dituntaskan adalah pembenahan data pendidikan. Ia mengungkapkan, persoalan validasi dan sinkronisasi data menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses pengukuhan kepala sekolah membutuhkan waktu panjang.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala sekolah menjadikan perbaikan data guru dan tenaga kependidikan sebagai prioritas utama setelah kembali ke sekolah masing-masing.
“Data adalah dasar pengambilan kebijakan. Saya menuntut keseriusan penuh untuk memperbaiki dan memastikan seluruh data valid. Jadikan itu pekerjaan pertama yang harus segera diselesaikan,” katanya.
Selain pembenahan data, Munafri memberi perhatian khusus terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi praktik titip-menitip maupun transaksi dalam proses penerimaan siswa.
“Saya tidak ingin mendengar ada budaya titip-menitip atau praktik transaksional yang mencederai hak anak-anak kita. Berikan kesempatan yang adil kepada seluruh warga Makassar untuk mendapatkan pendidikan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Munafri juga meminta sekolah menjadi ruang yang aman, nyaman, dan bebas dari perundungan.
Ia menargetkan tidak ada lagi anak Makassar yang putus sekolah serta mendorong penguatan pendidikan karakter melalui budaya hidup bersih dan pengelolaan sampah sejak dini.
“Sekolah harus menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Anak-anak juga perlu dibiasakan memilah sampah organik dan anorganik sebagai bagian dari pendidikan karakter,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menilai pengukuhan ini bukan sekadar pengisian jabatan, melainkan momentum memperkuat kualitas pendidikan di Kota Makassar.
Ia berharap para kepala sekolah yang baru dikukuhkan mampu menjadi pemimpin inspiratif, menghadirkan inovasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas bagi peserta didik.
“Ini adalah amanah besar untuk melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan,” kata Aliyah.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menegaskan seluruh jabatan kepala sekolah yang sebelumnya kosong kini telah terisi. Ia memastikan seluruh arahan Wali Kota akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran sekolah.
Menurutnya, sekolah harus kembali pada fungsi utamanya sebagai tempat belajar, bukan ruang untuk aktivitas jual beli atribut maupun seragam.
“Kami sepakat dengan arahan Pak Wali. Sekolah adalah tempat menuntut ilmu, bukan tempat berjualan. Orang tua harus diberikan kebebasan untuk membeli kebutuhan sekolah di mana saja,” ujarnya.
Di balik suksesnya pengukuhan ratusan kepala sekolah tersebut, Kepala BKPSDM Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengakui prosesnya tidak mudah. Berbagai tahapan validasi data hingga kelengkapan administrasi harus diselesaikan sebelum pengukuhan dapat dilaksanakan.
Namun, menurutnya, seluruh proses panjang itu akhirnya terbayar dengan terlaksananya pengukuhan yang telah lama dinantikan.
“Alhamdulillah, semua doa terjawab hari ini. Prosesnya memang panjang karena banyak hal yang harus divalidasi dan disinkronkan, tetapi akhirnya seluruh jabatan kepala sekolah bisa terisi,” katanya.
Pengukuhan 369 kepala sekolah definitif ini menjadi titik awal babak baru pendidikan Kota Makassar. Setelah 10 tahun menunggu, kini harapan besar berada di pundak para kepala sekolah untuk menghadirkan tata kelola pendidikan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada masa depan generasi Makassar. (rhm)
