MAKASSAR, BKM—Rencana Pemerintah Kota Makassar membenahi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Kota Makassar mendapat perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Dewan menilai langkah tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan daerah, bukan sekadar memindahkan lokasi operasional atau menyelesaikan persoalan administratif.
Sekretaris Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, Andi Tenri Uji Idris mengatakan pembenahan BPR harus diarahkan pada peningkatan kesehatan perusahaan sehingga mampu menjalankan fungsi intermediasi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Yang paling penting bukan hanya di mana kantor BPR nantinya berada, tetapi bagaimana perusahaan ini mampu bangkit, memperbaiki tata kelola, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menghasilkan keuntungan bagi daerah,” ungkapnya, Kamis (9/7).
Menurutnya, evaluasi yang dilakukan pemerintah harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pengelolaan aset, efektivitas operasional, kualitas pelayanan kepada nasabah hingga strategi bisnis yang lebih adaptif terhadap perkembangan sektor jasa keuangan.
Ia juga menegaskan setiap kebijakan yang diambil pemerintah harus didasarkan pada kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun kerugian terhadap aset milik daerah.
“Kami berharap seluruh proses dilakukan secara terbuka dan profesional, DPRD tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat sebagai pengguna layanan,” katanya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Makassar, Kasrudi menilai pembenahan BPR harus menjadi bagian dari upaya memperkuat seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu bersaing dan tidak terus bergantung pada dukungan pemerintah.
Menurutnya, BPR memiliki peran strategis dalam mendukung akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan pedagang pasar sehingga penguatan kelembagaan menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.
“Jangan sampai pembenahan hanya menyelesaikan persoalan internal, sementara fungsi utama BPR sebagai lembaga keuangan daerah justru belum optimal. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pelayanan yang cepat, sehat, dan mudah diakses,” jelasnya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan pelayanan kepada nasabah tetap berjalan normal selama proses pembenahan berlangsung. Kepercayaan masyarakat, kata dia, merupakan aset terbesar yang harus dijaga.
“Apapun keputusan pemerintah nanti, baik terkait penataan aset maupun lokasi operasional, jangan sampai mengganggu pelayanan. Nasabah harus tetap menjadi prioritas karena mereka adalah bagian penting dari keberlangsungan BPR,” ucapnya.
Ia berharap langkah yang sedang disiapkan Pemerintah Kota mampu melahirkan BUMD yang lebih profesional, sehat secara finansial, serta mampu meningkatkan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (ita)
