MAKASSAR, BKM–Fraksi Partai Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta Pemerintah Kota dapat mengantisipasi musim kemarau sebagai agenda prioritas. Potensi kekeringan di sejumlah wilayah dinilai harus direspons melalui langkah cepat, terukur, dan berbasis mitigasi agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu.
Legislator Nasdem yang juga Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Ari Ashari Ilham mengatakan persoalan air bersih merupakan pelayanan dasar yang wajib dijamin pemerintah karena itu, seluruh perangkat daerah diminta tidak menunggu munculnya krisis sebelum mengambil tindakan nyata di lapangan. Menurutnya, pemerintah harus bekerja dengan pendekatan pencegahan melalui penguatan infrastruktur, kesiapan distribusi, hingga koordinasi lintas instansi agar masyarakat di kawasan rawan tetap memperoleh akses air bersih.
“Fraksi Nasdem memandang persoalan air bersih tidak boleh diposisikan sebagai masalah musiman yang baru ditangani ketika masyarakat mulai kesulitan. Pemerintah harus bergerak lebih cepat dengan menyiapkan mitigasi sejak dini. Negara wajib hadir menjamin pelayanan dasar karena air bersih merupakan hak masyarakat yang tidak boleh terganggu dalam kondisi apa pun,” ungkapnya, Selasa (14/7).
Ia menilai pembangunan intake baru milik PDAM merupakan langkah strategis yang patut diapresiasi. Namun, ia mengingatkan keberhasilan program tersebut harus diukur dari meningkatnya cakupan pelayanan, terutama bagi wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses air bersih. “Pembangunan infrastruktur tentu penting, tetapi yang menjadi ukuran utama adalah sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya, jangan sampai fasilitas bertambah, tetapi masih ada warga yang kesulitan memperoleh air bersih. Pemerataan pelayanan harus menjadi orientasi utama pemerintah,” katanya.
Ketua Komisi D DPRD Makassar ini juga mendorong Pemerintah memperkuat sinergi dengan BPBD, PDAM, sektor swasta, hingga elemen masyarakat dalam menghadapi ancaman kekeringan. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dapat mempercepat penyediaan tangki dan tandon air di kawasan yang membutuhkan.
”Kolaborasi menjadi kunci pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menghadapi ancaman kekeringan dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial yang bisa disinergikan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Semakin banyak pihak yang terlibat, semakin cepat pula penanganan yang bisa dilakukan,” jelasnya.
Sekretaris DPD Nasdem Makassar itu juga mengingatkan pemerintah agar menyiapkan seluruh skenario penanganan, termasuk pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila kondisi berkembang menjadi situasi darurat. Menurutnya, instrumen anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara cepat, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas.
”Jangan menunggu persoalan semakin besar baru mengambil keputusan. Mekanisme BTT sudah tersedia untuk menghadapi kondisi darurat dan pernah digunakan sebelumnya. Yang diperlukan sekarang adalah kesiapan pemerintah dalam mengambil langkah cepat tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, Fraksi Nasdem akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh kebijakan penanganan kekeringan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. “Nasdem akan terus mengawal seluruh kebijakan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau selama kebijakan itu berpihak kepada masyarakat, dilaksanakan sesuai aturan, dan mampu menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh warga Makassar, kami tentu memberikan dukungan penuh. Namun pengawasan tetap akan kami lakukan agar setiap program berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak ada masyarakat yang menjadi korban akibat lemahnya antisipasi pemerintah,” tutupnya. (ita/rif)
