SEBELUMNYA, enam dari sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan dokumen perbaikan usulan hak angket terkait kerja sama Pemerintah Provinsi Sulsel dengan PT Yasmin Bumi Asri atas reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi didampingi Wakil Ketua Fauzi Andi Wawo.
Dokumen tersebut diserahkan langsung Andi Kadir Halid dari Fraksi Partai Golkar bersama Abd Rahman dari fraksi PKS sebagai tindak lanjut usulan hak angket yang sebelumnya telah diajukan
Pengajuan tersebut merupakan usulan ulang setelah dokumen usulan hak angket sebelumnya ikut terbakar dalam insiden kebakaran Gedung DPRD Sulsel.
Karena itu, enam fraksi kembali menyerahkan dokumen perbaikan agar proses pembahasan hak angket dapat dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Kadir Halid mengatakan perbaikan usulan hak angket dilakukan sebagai bagian dari perjuangan DPRD untuk mengawal dan menyelamatkan aset milik Pemprov Sulsel di kawasan reklamasi CPI.
“Kami sudah menyerahkan kepada pimpinan, kepada Ibu Ketua, perbaikan usulan hak angket dan diterima dengan baik oleh pimpinan DPRD melalui Ibu Ketua. Insyaallah dengan adanya perbaikan ini, perjuangan untuk mengembalikan aset Pemerintah Provinsi yang ada di CPI bisa dilanjutkan,” ujarnya.
Menurut Kadir Halid, dokumen perbaikan tersebut telah ditandatangani enam fraksi.
Ia menjelaskan, setelah diterima Ketua DPRD Sulsel, usulan tersebut akan dijadwalkan melalui Badan Musyawarah (Bamus) untuk kemudian dibawa ke rapat paripurna. Jika disetujui, DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket.
“Selanjutnya nanti dijadwalkan di Bamus untuk dibawa ke rapat paripurna. Setelah paripurna menyetujui hak angket, masing-masing fraksi akan mengusulkan nama-nama anggota Pansus,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi PKS, Abdul Rahman, menegaskan Fraksi PKS mendukung penuh pengajuan hak angket sebagai langkah konstitusional DPRD untuk mengawal penyelamatan aset Pemprov Sulsel di kawasan CPIntre.
“Fraksi PKS mendukung dilakukannya hak angket terkait upaya menyelamatkan aset yang ada di CPI. Tujuan kita adalah bagaimana aset tersebut bisa dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” kata Abdul Rahman.
Ia berharap seluruh tahapan pembahasan hak angket dapat berjalan sesuai mekanisme hingga terbentuk Pansus yang akan mendalami kerja sama Pemerintah Provinsi dengan PT Yasmin Bumi Asri atas reklamasi CPI.
Menurutnya, hasil pembahasan pansus diharapkan menjadi dasar bagi upaya penyelamatan dan pengembalian aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di kawasan CPI. (rif)
