SKPD Akan Diberi Penghargaan Transparansi

MAKASSAR, BKM–Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) akan diberikan penghargaan atas transparansi terhadap pengelolaan anggaran dengan baik.
Penghargaan tersebut diberikan setelah mereka ikut serta dalam program Jaksa Samboritta, yang mulai dilaunching pada Oktober mendatang.
Direktur Utama Harian Berita Kota Makassar, Mustawa Nur, SH MH yang juga sebagai penggagas Program Jaksa Samboritta yang bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar serta Kejaksaan mengatakan, SKPD yang diberikan penghargaan adalah SKPD yang betul-betul serius dan transparan dalam mengelola anggarannya menuju Makassar Dua Kali Tambah Baik. Penghargaan tersebut, kata Mustawa, ditandatangani langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Mustawa menambahkan, dalam keterbukaan atau transparansi anggaran menjadi penting untuk diketahui agar SKPD tidak terjebak dalam lingkaran kasus korupsi. Dan keberadaan Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, Pembangunan dan Daerah (TP4D) membantu SKPD agar dapat berjalan sesuai koridornya dalam pengelolaan anggaran. Sehari sebelumnya, Kepala Kecamatan, Ruly turut menyatakan kesiapannya untuk ikut terlibat dalam Program Jakassa Samboritta.
Bahkan, kata Ruly, program Jaksa Samboritta yang digagas Harian Berita Kota Makassar (BKM) bekerjasama dengan pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan, adalah program yang sangat tepat.
Sebab program tersebut dapat mengawal SKPD dalam mengelola anggaran negara sehingga tidak salah langkah.
”Saya berharap, dengan adanya program kerja sama ini, tidak ada lagi ketakutan bagi jajaran pemerintah kecamatan, khususnya kecamatan Makassar dalam mengelola serta menggunakan anggaran untuk program pemerintah yang mendukung pembangunan Kota Makassar,” ungkap Ruly.
Ruly juga menambahkan bahwa sebelumnya kejaksaan telah menjalankan tugas dan fungsinya di TP4D dimana program TP4D ini didalamnya termasuk Program Jaksa Samboritta.
“Ini program TP4D sama dengan program Jaksa Samboritta. Mereka melakukan pengawalan, pengamanan dan mendukung keberhasilan pemerintah dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan persuasif dan preventif. Seperti memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, dimana kami ditunjukkan jalan yang lurus,” tambahnya.(*)