Lima Bulan Gaji Honorer Tukang Sapu dan Damkar Belum Dibayar

JENEPONTO, BKM — Terlambatnya penetapan APBD Perubahan TA 2016 membuat honorer tukang sapu dan pemadam kebakaran (Damkar) menjerit dan mengemis untuk dibayarkan gajinya. Keterlambatan penetapan ini karena pihak eksekutif dan legislatif saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab. Korbannya adalah para pegawai kecil seperti honorer tukang sapu dan petugas Damkar.
Kepala Dinas Tata Ruang dan Damkar Jeneponto, H Natsir R Djoha tidak mampu memberi solusi. Akibatnya, gaji para honorer ini harus tertunggak hingga lima bulan atau mulai Juli sampai Desember 2016. Akibatnya, hampir tiap hari ada tenaga honorer yang mendatangi kantor dan rujab Bupati, Iksan Iskandar. Selain itu, ada juga yang mendatangi kantor dan rujab Ketua DPRD, Muh Kasmin.
Rabiah, salah seorang tukang sapu bersama sejumlah temannya ketika ditemui di kantor DPRD Jeneponto, Kamis (8/12), mengakui kalau gaji mereka selama lima bulan belum dibayarkan sama sekali. Padahal, nilai gaji mereka hanya Rp800 ribu per bulan. Jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Rp2,5 juta.
”Saya punya anak mau makan. Saya bukan mengemis tapi hanya menuntut hak. Saya sudah menguras tenaga dan mengucurkan keringat selama lima bulan tapi gaji saya dan teman-teman lainnya tidak juga kunjung dibayarkan. Jadi tolong dimaklumi. Selain gaji kecil juga lambat dibayar,” katanya.
Hal senada dilontarkan Abd Rachman, salah seorang honorer pemadam kebakaran. Dikatakan, ia bersama teman-temannya sudah beberapa kali menemui Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar dan Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin. Tapi keduanya hanya memberi kata-kata manis. ”Kita dianggapnya anak-anak kecil begitu dikasi gula-gula langsung diam. Kami mau makan. Gaji kami sudah terlambat lima bulan sejak bulan Juli 2016. Kami tidak akan berhenti berteriak-teriak sebelum gaji kami dibayarkan,” tutur Rachman.
Terkait masalah ini, Bupati Jeneponto, H Iksan Iskandar mengatakan, pihaknya sangat memaklumi keterlambatan gaji tukang sapu dan honorer pemadam. ”Saya sudah mengirim surat ke ketua DPRD Jeneponto agar minta persetujuan DPRD Jeneponto. Itu saja saya tunggu untuk dibayarkan. Karena mekanismenya begitu. Karena mau ditunggu diketuk palu APBDP 2016 mungkin agak lama. Sehingga surat balasan ketua DPRD Jeneponto itu yang ditunggu,” jelas Iksan Iskandar.
Sedangkan Ketua DPRD Jeneponto, Muh Kasmin, mengatakan, anggaran tukang sapu dan honorer pemadam sudah disetujui di APBD Pokok 2016. Tapi kenapa belakangan dikatakan tidak cukup. Dan hanya sampai bulan Juli 2016. ”Makanya kita minta nama-nama tukang sapu dan nama honorer pemadam untuk mengecek keabsahannya. Karena ditakutkan mintanya sekian akan kurang lagi. Makanya, kita mau lihat rilnya berapa kebutuhan. Tapi sampai sekarang daftar nama-nama itu belum dimasukkan. Seharusnya Kadis PPKAD Jeneponto peka melihat sikon untuk membayarkan saja. Tapi tidak usah pakai tanggal dulu. Itu kalau betul mau membantu gaji honorer tukang sapu dan honorer pemadam kebakaran. Nanti sudah diketuk palu APBDP 2016 baru dicocokkan tanggalnya. Anu gampang dibuat susah,” jelas Karaeng Gassing panggilan akrab Muh Kasmin. (krk/mir/c)